Spanduk yang terpasang di beberapa titik wilayah Jakarta Pusat sejak Selasa itu bertuliskan "Ade Armando Penista UU Keistimewaan Yogyakarta dan Penghina Sejarah Kemerdekaan RI".
Para masyarakat Yogyakarta yang ada di Jakarta mencoret foto Ade yang juga merupakan salah seorang tim sukses, salah satu pasangan calon presiden dengan tanda silang berwarna merah.
Sebelumnya, ramai di media sosial pernyataan politikus PSI Ade Armando yang menyinggung Yogyakarta mempraktikkan politik dinasti, lalu PSI sendiri menyesalkan tindakan Ade Armando terkait dengan pernyataannya soal politik dinasti di DIY.
Untuk itu, PSI memberikan teguran keras pada kadernya tersebut. "Sudah kami berikan teguran keras,” kata Dewan Pembina PSI Grace Natalie di Jember, Senin (4/12) malam.
Menurut dia, Ade sudah membuat video pernyataan maaf dan disampaikan di media sosialnya. Dia juga menegaskan bahwa pernyataan soal politik dinasti itu merupakan opini pribadi Ade Armando, bukan dari PSI.
“Tidak ada koordinasi dengan kami, kami pun kaget dengan pernyataan beliau itu,” ungkap Grace.
Sementara itu, Sultan Hamengku Buwono X sempat menegaskan, soal DIY sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b, kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," jelas Sultan Hamengku Buwono X.
Pewarta: Fauzi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
