Kami akan mengonsolidasikan aliran modal, bank swasta, bank multilateral, filantropi, investor swasta sedemikian rupaJakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) pada gelaran Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) menggalang kolaborasi global dalam mendukung pendanaan transisi energi di tanah air.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan guna mengatasi krisis iklim dunia, komunitas global mesti bersatu. Terutama, kata dia, untuk mengatasi tantangan transisi ke energi hijau, baik dari sisi teknologi, kebijakan, dan investasi.
Dalam hal tersebut, PLN telah merancang skema accelerated renewable energy development (ARED) dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap.
"Kami memiliki perencanaan kebijakan investasi yang komprehensif untuk proyek-proyek hijau PLN. Kami akan mengonsolidasikan aliran modal, bank swasta, bank multilateral, filantropi, investor swasta sedemikian rupa sehingga komunitas global yang sebelumnya terfragmentasi menjadi bersatu dan aliran investasi tersebut benar-benar bekerja dengan baik," ujar Darmawan saat sesi Financing of Energy Transition: Balancing Sustainability and Affordability dalam COP-28 di Dubai, UEA, Minggu (3/12).
Sementara, Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly mengungkapkan PLN membutuhkan investasi sekitar 157 miliar dolar AS sampai dengan 2040 untuk mencapai NZE di 2060. Untuk itu, PLN akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak agar agenda-agenda transisi energi yang PLN rencanakan dalam ARED bisa berjalan.
"Sejauh ini, kerja sama telah dilakukan, namun tantangannya adalah bagaimana memobilisasi partisipasi swasta untuk turut mendanai proyek PLN maupun independent power producer (IPP) dalam skala besar. Saat ini, program transisi energi PLN juga telah banyak didukung oleh pendanaan sektor publik," ucap Sinthya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam rangka mengakses pendanaan transisi energi, PLN juga terus berupaya meningkatkan rating environmental, social, and governance (ESG) korporat.
"Jadi, PLN sudah punya sistem pengendalian parameter lingkungan, sosial, dan tata kelola dilengkapi dengan dashboard digital. Selain itu, PLN juga telah membentuk divisi khusus untuk transisi energi dan keberlanjutan. Itu lah peningkatan kapasitas kelembagaan yang sedang kami bangun dalam rangka menyambut pendanaan transisi energi di masa mendatang," ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah telah menjalin kolaborasi dengan Multilateral Development Bank (MDB) dan Asian Development Bank (ADB) untuk memastikan bahwa investasi bagi transisi energi tidak hanya menghadirkan energi bersih, tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, tantangan besarnya ialah bagaimana menyiasati besarnya pendanaan yang dibutuhkan ketika berpindah dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).
"Kita sudah diskusikan terkait crowding investment. Kita sadar bahwa program transisi energi tidak cuma berlangsung setahun, tetapi berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, jadi strateginya harus jelas. Kami yakin (investasi) sektor swasta bakal datang ketika mereka lihat proyeknya telah siap," ujarnya.
Sedangkan, Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad mengatakan tantangan transisi energi ialah bagaimana menerapkan konsepnya ke dalam transisi asset class. Disebabkan ketika suatu asset class dikategorikan sebagai renewable maka akan mudah memperoleh pendanaan.
"Saya pikir pendorong utamanya adalah lembaga multilateral seperti ADB, Bank Dunia, dan lainnya. Kita mesti menyiapkan pembiayaan untuk PLN dengan cara yang berbeda sehingga kita dapat memadukan dana besar dari pemerintah dengan investasi tersebut," kata Edwin.
Baca juga: PLN gandeng GEAPP dalam percepatan transisi energi di Indonesia
Baca juga: Menkeu: Kerja sama proyek transisi energi jadi tonggak sejarah RI
Baca juga: PLN kembangkan stasiun pengisian hidrogen pertama di Indonesia
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
