Pembangunan Desa Maritim mempunyai satu tujuan untuk mengembangkan suatu desa....Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Kelurahan Tirtohargo di Kecamatan Kretek sebagai Desa Maritim sebagai upaya meningkatkan motivasi pelaku usaha sektor perikanan dan wisata bahari kawasan pesisir itu.
"Pembangunan Desa Maritim mempunyai satu tujuan untuk mengembangkan suatu desa, jadi ditetapkannya Tirtohargo sebagai desa maritim itu untuk mengembangkan dan memajukan kawasan itu yang imbasnya peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo di Bantul, Rabu.
Penetapan atau peluncuran Kelurahan Tirtohargo sebagai Desa Maritim yang dilakukan pada Selasa (5/12) tersebut difasilitasi melalui Dana Keistimewaan (Danais) DIY, mengingat nantinya ada pengembangan maupun pembangunan sarana pendukung kemaritiman.
Baca juga: Menhub paparkan kontribusi Indonesia bagi sektor maritim global
Wabup Bantul mengatakan, desa maritim adalah desa di wilayah pesisir atau daerah pantai yang berbatasan langsung dengan pantai dengan beragam potensi kekayaan alam dan lautnya, sehingga memiliki potensi yang bisa digali sedemikian rupa.
Menurut dia, kuncinya adalah membangun sinergi yang baik, kekompakan yang baik antara pemerintah kelurahan, dengan seluruh lapisan masyarakat di desa tersebut.
"Tirtohargo mengalami perkembangan signifikan, di mana dapat mengelola sebuah kawasan yang memberi nilai lebih bagi masyarakat sekitar. Pemkab mengapresiasi Kelurahan Tirtohargo untuk usahanya membangun desa agar masyarakatnya semakin sejahtera," katanya.
Penetapan Kelurahan Tirtohargo sebagai Desa Maritim karena merupakan kelurahan yang komitmen dan konsisten terhadap pengembangan kawasan. Saat ini sudah terdapat wisata maritim dan terus digencarkan pariwisatanya melalui badan usaha milik kelurahan (BUMKal).
Baca juga: Menteri KP minta Pemkot Bima kembangkan potensi maritim
Sementara itu, Lurah Tirtohargo Bantul Sugianto mengatakan, Kelurahan Tirtohargo pada tahun 2023 mendapat dana sebesar Rp750 juta dari pemerintah daerah untuk membangun berbagai sarana prasarana pendukung sektor perikanan dan wisata bahari.
"Anggaran tersebut penggunaannya antara lain untuk pelatihan pengolahan ikan lele dan ikan laut, sarana prasarana wisata opak, sarana prasarana wisata kano maritim, sarana prasarana ekowisata mangrove, serta launching desa maritim," katanya.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
