Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi Nur Chaidir mengatakan pembayaran ganti rugi lahan terdampak perluasan TPA Burangkeng tahap akhir ini diberikan kepada pemilik 13 dari total 23 bidang tanah yang dibebaskan.
"Secara keseluruhan ada 23 bidang tanah yang dibebaskan. Kamis (7/12) kemarin kita sudah tuntaskan pembayaran ganti rugi untuk 13 bidang terakhir," katanya di Cikarang, Jumat.
Dia menjelaskan proses pembayaran ganti rugi lahan terdampak perluasan TPA Burangkeng dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Sebagian bidang dibebaskan menggunakan pembiayaan APBD Murni, sedangkan sisa bidang lain bersumber dari anggaran tambahan APBD Perubahan 2023.
"Rincian proses pembayaran ganti ruginya pada Bulan April sebanyak enam bidang, Juli empat bidang, dan kemarin 13 bidang," katanya.
Baca juga: Maksimalkan penangan sampah, DLH Bekasi berkantor di TPA Burangkeng
Baca juga: Pemkab Bekasi janji bayar ganti lahan TPA Burangkeng sebelum Lebaran
Baca juga: Usai longsor, Pemkab Bekasi terjunkan personel tata TPA Burangkeng
Kepala Bidang Pertanahan pada Disperkimtan Kabupaten Bekasi Daniel Firdaus mengatakan dari total 13 bidang tanah yang dibebaskan, pemilik satu bidang di antaranya menolak hasil penghitungan tim penaksir harga tanah sehingga uang ganti rugi dititipkan ke Pengadilan Negeri Cikarang.
"Kami melakukan konsinyasi ke pengadilan. Uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Cikarang sebesar Rp4,43 miliar untuk satu bidang lahan seluas 2.518 meter persegi," katanya.
Sedangkan pemilik 22 bidang lain termasuk 12 bidang pada tahap akhir telah menerima uang ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi senilai Rp43,98 miliar dari total lahan seluas 19.480 meter persegi.
Pihaknya mengapresiasi pemilik lahan dan semua pihak yang terlibat dalam proses pembebasan lahan dalam rangka penanganan persoalan sampah dengan kondisi kelebihan kapasitas di TPA Burangkeng tersebut.
Daniel menyebut perluasan lahan merupakan solusi jangka pendek penanganan sampah di Kabupaten Bekasi. Pemerintah daerah ke depan berupaya mengubah pola kelola sampah yang saat ini masih menggunakan sistem 'dumping' atau ditumpuk.
"Sebagai solusi jangka panjang, sampah-sampah di TPA Burangkeng akan diolah untuk dikonversi menjadi produk bernilai ekonomis seperti bahan bakar, tenaga listrik, maupun pupuk," ucapnya.
Diketahui tahapan pembebasan lahan ini mengacu Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031 yang menyebut luas TPA Burangkeng dibolehkan hingga 11,5 hektare sementara luas area sebelum pembebasan baru mencapai 8,2 hektare.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
