Saat ini, tata kelola BMN hulu migas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang telah memberikan dampak positif dalam pengelolaan BMN hulu migas.
“Salah satu indikasi tata kelola semakin baik, terlihat kerja sama antar pemangku kepentingan yang semakin sinergis dan kolaboratif, serta penerimaan negara dari pengelolaan BMN hulu migas yang terus mengalami peningkatan setiap tahun," kata Purnama di Jakarta, Jumat.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil pengelolaan BMN hulu migas sejak 2019 sampai dengan 2023 telah mencatatkan nilai sebesar Rp1,1 triliun.
Meskipun begitu, Purnama tak menampik bahwa pengelolaan BMN hulu migas masih memiliki beberapa pekerjaan rumah sebagai isu strategis yang masih harus diselesaikan bersama di antaranya inventarisasi, percepatan sertifikasi, serta penilaian BMN hulu migas.
Untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, kolaborasi dan sinergi yang sudah berjalan baik antara Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan seluruh pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama harus terus ditingkatkan.
Ia mengatakan langkah tersebut harus dilakukan karena pada akhirnya upaya peningkatan tata kelola BMN hulu migas tidak akan berhasil tanpa adanya peran nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
"Oleh karena itu mari terus berupaya dari waktu ke waktu untuk kemakmuran negara dan rakyat Indonesia, karena pepatah mengatakan good is not good when better is expected," ucap dia.
Baca juga: Kemenkeu sebut PNBP BMN hulu migas capai Rp174,87 miliar
Baca juga: DJKN catat nilai BMN hulu migas capai Rp577,71 triliun di akhir 2021
Baca juga: Kementerian ESDM: 74 juta meter persegi tanah hulu migas bersertifikat
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
