"Sampai saat ini Bawaslu laporkan ke KASN sebanyak 10 pelanggaran netralitas oleh ASN, bahkan selama tahapan kampanye ini sedang dalam proses penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Lombok Tengah, antara lain Kadis Pariwisata dan kepala desa (Kades)," kata Ketua Bawaslu NTB Itratif di Mataram, Rabu.
Ia menyebut NTB masuk 10 besar provinsi di Indonesia yang rawan terjadinya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN pada pemilu. Hal ini merujuk pada banyaknya laporan yang masuk ke Bawaslu untuk dilanjutkan ke KASN.
"Ini dibutuhkan kepedulian dan responsif masyarakat yang melaporkan setiap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN di NTB," ujarnya.
Menurut dia, banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ini tentu menjadi perhatian Bawaslu, baik provinsi maupun 10 kabupaten kota di NTB.
"Namun demikian, Bawaslu tidak bisa bergerak sendirian tanpa ada dukungan dari masyarakat, agak susah bertindak kalau tidak ada laporan dan bukti (video atau foto) terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga kita membuka informasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin melapor," ujar Itratif.
Selain mengawasi gerak gerik ASN, kata Itratif, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap keluarga pejabat yang maju sebagai calon peserta pemilu, seperti calon legislatif (caleg).
"Tentu saja kami melakukan pengawasan dan atensi khusus kepada keluarga pejabat yang maju sebagai peserta pemilu, tetapi harapan kami masyarakat juga harus melaporkan ketika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan keluarga pejabat," katanya.
Sejumlah keluarga pejabat di NTB maju menjadi caleg pada Pemilu 2024, di antaranya istri Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi sebagai caleg DPRD NTB. Istri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Zamroni Azis sebagai caleg DPRD NTB dan suami Kepala Dinas Perindustrian NTB Nuryanti yang maju sebagai calon anggota DPR RI.
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
