Pembiayaan investasi telah disalurkan untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Angka ini mencapai 41,91 persen dari total alokasi sebesar Rp176,3 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Desember 2023 di Jakarta, Jumat.
Sri Mulyani memerinci, pembiayaan investasi tersebut diberikan kepada klaster infrastruktur sebesar Rp44,9 triliun untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), serta klaster pendidikan Rp20 triliun untuk pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Lebih perinci, pembiayaan investasi yang telah dicairkan untuk LMAN mencapai sebesar Rp25,4 triliun atau seluruh alokasi. Hingga Desember 2023, telah dilakukan pendanaan oleh LMAN untuk 116 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp122,19 triliun.
Sementara untuk FLPP, pembiayaan investasi yang diberikan telah mencapai Rp19,4 triliun atau 100 persen dari alokasi. Target FLPP juga telah mencapai 100 persen, yakni sebanyak 229 ribu unit rumah FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai Rp26,3 triliun.
"Secara keseluruhan total alokasi dana untuk LMAN sejak 2016 hingga 2023 mencapai Rp159,89 triliun, sedangkan untuk program FLPP mencapai Rp108,5 triliun sejak 2010," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, kata dia, pembiayaan investasi untuk LPDP untuk belanja LPDP dengan target sebesar Rp8 triliun pada tahun ini serta menambah dana abadi yang telah mencapai Rp139,11 triliun.
Kemudian, untuk klaster kerja sama internasional sebesar Rp3,5 triliun yang diberikan kepada Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan Lembaga Keuangan Internasional (LKI), serta klaster perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun untuk pembiayaan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Pooling Fund Bencana.
Pembiayaan investasi turut direalisasikan untuk klaster pangan dan lingkungan hidup senilai Rp800 miliar untuk pembiayaan BPDLH Rehabilitasi Mangrove serta kewajiban penjaminan sebesar Rp330 miliar.
Baca juga: Pemerintah cadangkan pembiayaan investasi Rp176,2 triliun pada 2024
Baca juga: Bappenas siapkan skema pembiayaan IKN untuk menarik investor
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
