Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Sabtu, menjelaskan alokasi APBN yang dikucurkan kepada Pemerintah Papua Barat Daya adalah uang rakyat.
Pemerintah, kata dia, wajib hukumnya memastikan serapan dana itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat sehingga substansi dari pelayanan pemerintah itu dirasakan masyarakat.
"Saya ingatkan kepada seluruh OPD di setiap kabupaten, kota dan provinsi supaya menyerap dana itu pada program yang sifatnya berpihak kepada masyarakat, bukan lebih banyak digunakan untuk rapat dan jalan dinas," tegas Muhammad Musa'ad.
Ia berharap kepada setiap pengguna anggaran, supaya pastikan kualitas serapan anggaran benar-benar terwujud dengan baik guna mendukung realisasi penerapan program.
"Jangan sampai kita kejar target tapi mengesampingkan kualitas serapan anggaran," kata Musa'ad.
Alokasi TKD senilai Rp8,47 triliun terbagi sebagai berikut, pertama Provinsi Papua Barat Daya DBH senilai Rp250,68 miliar, DAU sebesar Rp600,57 miliar, DAK Fisik Rp100,76 miliar, DAK non fisik Rp7,36 miliar, dana Otsus Rp805,85 miliar.
Kedua, Kabupaten Sorong memperoleh DBH senilai Rp148,29 miliar, DAU sebesar Rp580,22 miliar, DAK non fisik senilai Rp137,07 miliar, dana insentif fiskal Rp16,42 miliar, dana Otsus Rp205,59 miliar, dana desa sebesar Rp172,49 miliar.
Ketiga, Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) senilai Rp44,82 miliar, DAU sebesar Rp489,47 miliar, DAK fisik senilai Rp17,12 miliar, DAK non fisik sebesar Rp91,68 miliar, dana Otsus Rp115,60 miliar, dana desa sebesar Rp97,92 miliar.
Keempat adalah Kabupaten Raja Ampat terdiri dari DBH senilai Rp99,99 miliar, DAU Rp705,02 miliar, DAK fisik Rp116,25 miliar, DAK non fisik Rp86,42 miliar, dana Otsus sebesar Rp211,32 miliar, dana desa senilai Rp94,12 miliar.
Kelima, Kabupaten Tambrauw adalah DBH senilai Rp40,46 miliar, DAU sebesar Rp506,34 miliar, DAK fisik sebesar Rp176,77 miliar, DAK non fisik senilai Rp41,72 miliar, dana insentif fiskal sebesar Rp9,18 miliar, dana Otsus Rp192,46 miliar, dana desa sebesar Rp166,92 miliar.
Keenam adalah Kabupaten Maybrat terdiri dari DBH senilai Rp36,55 miliar, DAU sebesar Rp446,85 miliar, DAK fisik senilai Rp58,44 miliar, DAK non fisik Rp49,49 miliar, dana Otsus Rp166,04 miliar dan dana desa sebesar Rp187,66 miliar.
Ketujuh, adalah Kota Sorong terdiri dari DBH senilai Rp23,41 miliar, DAU sebesar Rp588,26 miliar, DAK fisik Rp68,66 miliar, DAK non fisik sebesar Rp125,67 miliar, dana Otsus Rp172,96 miliar.
Sementara untuk alokasi belanja Pemerintah Pusat pada Provinsi Papua Barat Daya dilaksanakan oleh
25 kementerian/lembaga dengan jumlah satuan kerja sebanyak 129 satuan kerja. Adapun detail alokasi anggaran pemerintah pusat yang dilaksanakan di Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp2,91 triliun adalah sebagai berikut, belanja pegawai sebesar Rp986,26 miliar, belanja barang Rp1,297,50 triliun, belanja modal Rp620,53 miliar dan belanja bantuan sosial senilai Rp6,77.
Baca juga: DJPb: Realisasi dana desa di Papua Barat Daya capai Rp629,69 miliar
Baca juga: DJPb Papua Barat catat penyaluran KUR 2023 capai Rp910,91 miliar
Baca juga: Kemenkeu salurkan dana otsus di Papua Barat Daya Rp785,160 miliar
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
