Hal tersebut menurut Komisaris Tinggi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) Filippo Grandi.
Para kontributor, termasuk pemerintah, sektor swasta, filantropis dan yayasan, organisasi berbasis agama, serta kontributor lainnya juga membuat komitmen untuk mempertimbangkan pengungsi dan komunitas tuan rumah dalam pembuatan kebijakan serta serangkaian instrumen dan program pendanaan.
"(Forum) ini mungkin merupakan contoh terbaik dari pendekatan 'seluruh masyarakat' yang pernah saya saksikan dalam 40 tahun pekerjaan kemanusiaan saya," ujar Grandi, salah satu tuan rumah forum tersebut, dalam pernyataan penutupnya.
"Hal itu telah menunjukkan kekuatan transformatif dari multilateralisme, yang didasarkan pada pendekatan komitmen seluruh masyarakat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan."
Acara yang berlangsung selama tiga hari tersebut mempertemukan 4.200 peserta dari 168 negara dan lebih dari 425 organisasi, sementara 10.000 lebih orang berpartisipasi dalam forum itu secara daring.
Para peserta juga berjanji untuk memberikan kesempatan pelatihan dan dukungan materi, teknis, serta kebijakan bagi para pengungsi.
Dari sejumlah inisiatif yang lebih inovatif itu, terdapat komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam perlindungan digital dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, PBB, dan aktor-aktor lainnya, guna membantu mencegah dampak berbahaya dari ujaran kebencian, misinformasi, dan disinformasi.
Saat ini, terdapat lebih dari 114 juta orang terlantar di seluruh dunia, dengan 36 juta di antaranya merupakan pengungsi, menurut statistik PBB.
Selain itu, negara-negara berjanji untuk memukimkan kembali 1 juta pengungsi hingga 2030, sementara pemerintah dan yayasan meluncurkan sebuah komitmen yang didukung oleh dana sponsor global baru untuk membantu tambahan 3 juta pengungsi ke negara ketiga melalui dukungan komunitas.
Diselenggarakan setiap empat tahun sekali, GRF merupakan pertemuan internasional terbesar di dunia mengenai pengungsi.
Pertemuan tersebut dirancang untuk mendukung implementasi praktis dari tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Global Compact on Refugees, sebuah kerangka kerja untuk pembagian tanggung jawab yang lebih dapat diprediksi dan adil di antara negara-negara, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2018.
Pewarta: Xinhua
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2023
