Peraturan itu bertujuan untuk mendorong pengawasan dan administrasi berbasis hukum terhadap lembaga-lembaga tersebut beserta operasi bisnis mereka, memfasilitasi pembangunan sektor yang kuat dan sehat, melindungi hak-hak dan kepentingan sah pelanggan, serta membantu lembaga-lembaga itu melayani ekonomi riil dengan lebih baik dan memenuhi kebutuhan pelanggan perihal metode pembayaran yang beragam.
Peraturan baru itu memperjelas definisi lembaga-lembaga pembayaran nonbank dan persyaratan pendiriannya, dan menyempurnakan peraturan terkait pembayaran.
Untuk melindungi hak dan kepentingan legal para pengguna pembayaran, lembaga-lembaga itu harus menetapkan sistem uji tuntas (diligence system) yang efektif dan meningkatkan pengelolaan risiko, menurut peraturan tersebut.
Lembaga-lembaga itu juga harus memastikan keamanan akun pembayaran dan melindunginya dari pengumpulan dana ilegal, penipuan telekomunikasi, pencucian uang, perjudian, dan kegiatan kriminal lainnya, imbuh peraturan itu.
Peraturan tersebut mendefinisikan tugas dan langkah pengawasan dan administratif bank sentral negara itu, People's Bank of China, dan menguraikan metode pengelolaan risikonya, serta mengimbau pemerintah daerah agar menjalin kerja sama dengan bank sentral dalam pengelolaan risiko.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2023
