Yang paling penting ada progres, ada perkembangan setiap bulanJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami kemajuan setiap bulan.
"Yang paling penting ada progres, ada perkembangan setiap bulan. Seperti tadi Hotel Nusantara sudah selesai 35 persen, bagus. Saya tanya sebelum Agustus selesai? Selesai," kata Presiden Jokowi saat meninjau Reforestrasi Hutan Tropis di Kalimantan Timur, Rabu.
Ia mengatakan pada Januari 2024 ditargetkan ada lebih dari sepuluh agenda ground breaking pembangunan IKN.
Namun Jokowi belum merinci lebih detail proyek pembangunan IKN yang akan bergulir di awal tahun depan itu.
"Nanti Januari kita ke sini lagi. Tapi yang jelas semakin banyak investor yang datang, investor lokal, investor nasional dan beberapa sudah berpartner dengan asing, saya kira bagus sekali," katanya.
Pada kesempatan itu Jokowi juga menyampaikan sudah ada beberapa investor asing yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di IKN, tapi Jokowi belum mau berbicara sebelum proyeknya bergulir di IKN.
"Beberapa sudah Letter of Intent, beberapa sudah akan memulai, tapi saya belum akan bicara kalau betul-betul belum mulai, belum meletakkan batu pertama saya belum akan bicara," katanya saat ditanya terkait minat Jepang dalam investasi di IKN.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menekankan, pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR.
Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah dan terus menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar di IKN, mulai dari pembangunan istana serta kantor presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga, air, hingga listrik.
Berbagai peninjauan dan peresmian peletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN juga sudah beberapa kali dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan komitmen pemerintah RI dalam pembangunan IKN.
Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun.
Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Presiden juga membuka pintu bagi investor asing yang ingin berinvestasi di IKN.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2023
