Komisi Informasi Pusat tetapkan BI sebagai badan publik informatif

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI kembali menetapkan Bank Indonesia (BI) dengan predikat Badan Publik Informatif 2023.

"Predikat ini merupakan kualifikasi tertinggi dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik di Indonesia," kata Ketua KIP Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Rabu.

Pada penghargaan tersebut, BI berhasil meraih prestasi dalam kategori Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), yaitu perolehan kualifikasi "informatif".

Donny menuturkan visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Pengejawantahan keterbukaan informasi publik itu dilakukan dengan pengawasan komitmen badan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan setiap tahun dilakukan oleh KIP melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Ia juga mengatakan bahwa di era keterbukaan informasi saat ini, informasi menjadi kebutuhan yang mampu mengakselerasi proses pencatatan prestasi bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Baca juga: BI: Kebijakan moneter tetap fokus jaga stabilitas pada 2024

BI melakukan inovasi dalam empat hal, antara lain meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam penyajian informasi kepada masyarakat, khususnya dengan memaksimalkan kanal digital yang sudah dimiliki seperti menyediakan layanan live chat.

Inovasi selanjutnya adalah meningkatkan layanan untuk penyandang disabilitas agar akses terhadap informasi di Bank Indonesia semakin inklusif.

Selain itu, inovasi terkait standardisasi kualitas pelayanan informasi publik di seluruh jaringan kantor BI agar implementasi keterbukaan informasi publik menjadi lebih optimal dan konsisten.

BI juga berinovasi dalam menyelaraskan peraturan internal dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya yang terkini.