Kantor Kejaksaan Tokyo meluncurkan penyelidikan resmi terhadap faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mantan perdana menteri (PM) Jepang Shinzo Abe tersebut.
Faksi tersebut diduga melanggar Undang-Undang Pengendalian Dana Politik dengan tidak melaporkan pembayaran yang diberikan kepada kantor-kantor anggota parlemen.
Faksi yang dinamai Seiwaken atau kelompok studi kebijakan Seiwa itu diduga telah menggalang dana rahasia berjumlah sekitar 500 juta yen atau sekitar 3,51 juta dolar AS dalam lima tahun terakhir.
Terkait faksi lain pimpinan mantan sekretaris jenderal LDP Toshihiro Nikai, yang juga turut digeledah, dana gelap itu diyakini mencapai 100 juta yen.
Sejumlah jaksa sedang berupaya membangun kasus yang melibatkan para akuntan dari kedua faksi itu.
Jaksa juga menuding kelompok-kelompok tersebut tidak mendeklarasikan pendapatan senilai ratusan juta yen dari acara penggalangan dana dalam sejumlah laporan pendanaan politik, dengan aliran dana ke para anggota faksi, kata sejumlah sumber.
Lima faksi utama diduga memberikan uang kepada para anggota parlemen yang menjual tiket pesta penggalangan dana lebih banyak dari kuota mereka, tanpa mencatat jumlah itu sebagai pendapatan dalam sejumlah laporan pendanaan politik.
Usai skandal itu terungkap, lebih dari 10 pejabat senior atau anggota parlemen terkemuka telah mengundurkan diri dari posisi mereka dalam kabinet PM Jepang Fumio Kishida maupun LDP.
Skandal tersenit menjatuhkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Kishida ke level terendah baru, yakni 22,3 persen, dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Kyodo News. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Jepang mungkin berada dalam "zona bahaya".
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
