Kemnaker juga memperoleh tiga penghargaan lainnya yakni Juara I Kategori Aplikasi Terbaik, Juara I Kategori Media Sosial, serta Juara II Kategori Website.
"Mudahan-mudahan apa yang telah kami lakukan ini ke depannya bisa terus kami perbaiki, dan kami siap untuk bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membangun digitalisasi di Indonesia," ujar Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia mengemukakan salah satu penghargaan yang diraih yakni Aplikasi Terbaik adalah aplikasi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPKerja). Aplikasi tersebut dibuat untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia.
Dalam aplikasi tersebut terdapat layanan utama bidang ketenagakerjaan yang dimiliki Kemnaker yaitu Karirhub (layanan informasi peluang dan lowongan pekerjaan), Skillhub (layanan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi), Sertihub (layanan sertifikasi kompetensi yang terintegrasi dengan BNSP), serta (layanan perluasan kesempatan kerja melalui kewirausahaan).
Baca juga: Kemnaker bangun ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar SIAPkerja
"Jadi SIAPKerja adalah suatu pendekatan digital yang kami lakukan untuk memberikan informasi mengenai ekosistem ketenagakerjaan," katanya.
Selain itu dua penghargaan lain yaitu Kategori Media Sosial dan Website sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat mengenai data, informasi, ataupun layanan kepada masyarakat.
"Media sosial adalah sebuah ruang virtual yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan dan membagi informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang kami lakukan. Jadi ini adalah sebuah ruang yang sangat terbuka, transparan. Itulah yang harus kita manfaatkan," jelasnya.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan IDIA Award merupakan upaya untuk menilai, mengapresiasi, dan melihat progres adaptasi serta inovasi birokrasi di ruang digital saat ini.
Menurutnya, adaptasi dan inovasi di ruang digital ini harus terus didorong karena realitas saat ini tidak hanya evidence based policy namun juga viral based policy.
"Bagi kami di pemerintah ini adalah bagus karena sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Karena prinsip check and balance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah prinsip penting yang harus dipegang agar dapat menjaga demokrasi sehingga menjauhkan bangsa ini dari corak otoritarian," ujarnya.
Baca juga: KSP: Kedaulatan digital kunci lindungi pertumbuhan ekonomi negara
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
