Ini terkait dengan batu bara, di mana kita mengintegrasikan dari hulu hingga hilir, semua menggunakan digitalJakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memperkuat langkah-langkah pencegahan kebocoran di perdagangan batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (CPO) dengan menggunakan sistem digitalisasi Program Simbara dan Siperibun.
“Salah satu program yang dijalankan dalam pemerintahan sekarang adalah digitalisasi Simbara. Ini terkait dengan batu bara, di mana kita mengintegrasikan dari hulu hingga hilir, semua menggunakan digital,” kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat dalam kegiatan Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas secara virtual di Jakarta, Jumat.
Firman menerangkan Sistem Monitoring Batu Bara (Simbara) merupakan salah satu program pemerintah yang telah dijalankan sejak 2022 sebagai bentuk digitalisasi pemerintahan, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara.
Firman menjelaskan melalui Simbara, pemerintah dapat memantau perkembangan batu bara mulai dari tahap penambangan hingga ekspor atau penjualan. Dengan pendekatan digital, potensi kebocoran dapat dicegah, dan pelaku usaha yang belum membayar tidak akan dapat menjual komoditas tersebut.
“Jadi sekarang kita memonitor perkembangan batu bara sejak mau ditambang hingga nanti diekspor atau dijual. Jadi, kebocoran kebocoran itu bisa kita cegah, ini semuanya by system,” jelas Firman.
Baca juga: Empat perusahaan EV China siap produksi di RI, salah satunya Wuling
Baca juga: Kemenko Marves kerja sama sajikan data transparan atasi polusi udara
Sementara itu, Program Sistem Perizinan Kelapa Sawit (Siperibun) merupakan sistem digitalisasi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pada kelapa sawit. Hal ini baru diterapkan sejak awal pertengahan 2023.
Dia menuturkan sebelum self-reporting yang didorong bersama Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit, perusahaan terdaftar hanya 959. Namun kini menjadi 2.139 perusahaan.
Data yang dihasilkan dari Siperibun, kata Firman, juga dapat digunakan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan tata kelola, memberikan dampak positif pada penerimaan pajak.
Dia menilai dengan digitalisasi dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, penerimaan negara melalui perpajakan, dan mengurangi potensi korupsi. Hingga November 2023, PPN dan PPh sudah terealisasi sebesar Rp389,8 miliar dari potensi Rp1,15 triliun.
“Hanya dalam waktu beberapa bulan, penerimaan pajak kita meningkat lebih dari Rp400 miliar karena kita perbaiki datanya melalui digitalisasi,” jelas dia.
Dia menambahkan digitalisasi juga mempercepat penyelesaian lahan sawit dalam kawasan hutan, yang menyumbang ke kas negara sebesar Rp475 miliar per 15 Desember 2023 melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dengan digitalisasi kita meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kebocoran-kebocoran, mengurangi potensi korupsi,” tegas Firman.
Baca juga: Wamenkeu: Simbara jadi sistem pertama integrasikan data minerba
Baca juga: Menko Luhut: SIMBARA bakal cegah korupsi setoran minerba
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023
