Setelah negosiasi yang alot dan beberapa kali ditunda, resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab itu disahkan setelah didukung 13 negare, 0 menolak, sedangkan Amerika Serikat dan Rusia yang sama-sama anggota tetap DK PBB memilih abstain.
Resolusi tersebut menuntut pihak-pihak berkonflik mengizinkan dan membuka semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk pintu-pintu perbatasan, guna memastikan staf kemanusiaan dan bantuan tersalurkan kepada warga sipil yang membutuhkan.
Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan untuk mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza.
Baca juga: Macron: Memerangi terorisme bukan berarti membumihanguskan Jalur Gaza.
Sesolusi itu juga meminta agar koordinator tersebut secepatnya membentuk mekanisme PBB guna mempercepat penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Resolusi itu turut menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan tanpa hambatan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan koordinator yang telah ditunjuk untuk secepatnya melaksanakan mandatnya.
Resolusi itu juga menuntut pembebasan semua sandera "secepatnya dan tanpa syarat", dan menyeru semua pihak mematuhi hukum internasional, dan menghindari serangan terhadap warga sipil dan objek-objek sipil.
Resolusi tersebut menuntut semua pihak menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB, dan menekankan bahwa staf kemanusiaan harus dilindungi.
Dewan Keamanan juga meminta Sekjen PBB agar melaporkan secara tertulis implementasi resolusi tersebut kepada DK PBB dalam waktu lima hari kerja.
Baca juga: Hampir 20.000 orang terbunuh akibat agresi Israel
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
