Padang Aro, Sumbar (ANTARA News) - Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah/ 2013 Masehi, Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menemukan banyak pegawai tidak hadir pada Jumat.

Sidak dimulai pukul 08.30 WIB dan hasilnya tingkat kehadiran pegawai yang sangat minim ditemui oleh Abdul Rahman pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Energy Sumberdaya Mineral (ESDM) karena hanya beberapa saja pegawai yang hadir.

Pada Dinas PU, dari jumlah pegawai 65 orang hadir sebayak 13 orang yang terdiri dari tujuh orang PNS, dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan empat Tenaga Harian Lepas (THL).

Lebih parah lagi yang ditemui wakil bupati di Dinas ESDM dari jumlah pegawai 40 orang yang hadir hanya sebanyak enam orang, empat PNS serta masing-masing satu orang PTT dan THL.

Sementara itu sidak di Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BPPPMD), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pada keempat SKPD ini kehadiran pegawai relatif normal dengan kehadiran pegawai mencapai 90 persen.

Pada Dinas Pendidikan dari jumlah pegawai 43 orang hadir 30 orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pegawai 45 orang hadir 29 orang, BPPPMD pegawai 40 orang hadir 25 orang, DPPKAD dari jumlah pegawai 61 orang hadir 30.

Abdul Rahman menjelaskan, sidak dilakukan untuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tingkat kedisiplinan pegawai pada jam kerja akhir pekan sangat kurang apalagi sehari menjelang libur panjang lebaran.

Menurut dia, banyak hal yang menyebabkan pegawai tidak disiplin. Salah satunya karena memang karakter pegawai tersebut yang tidak disiplin, disamping itu juga kurangnya kegiatan atau program yang dimiliki masing-masing Kepala Bidang (Kabid) pada SKPD tersebut.

"Setiap Kabid harus memiliki banyak program, minimal 10 program sehingga pegawai yang ada di bawahnya bisa bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya," kata dia.

Untuk itu dia menginginkan semua kepala dinas agar menegakkan peraturan. Jika ditemukan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan maupun bolos kerja maka harus ditindak tegas.

"Setiap kepala SKPD harus bisa mengarahkan pegawainya untuk bekerja dengan mempunyai program kreatif supaya setiap stafnya tidak hanya baca koran ke kantor lalu pulang, tetapi tunjukanlah kinerjanya yang bisa bertanggungjawab," tambahnya.

Pewarta: Hamriadi
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013