Pembangunan infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara pada sebagian wilayah, yakni di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, terus berlanjut.
Proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara masa depan Indonesia itu dimulai pada 2020, kemudian sejumlah proyek pembangunan fisik di Kota Nusantara mulai dilakukan pada 2021.
Pembangunan dan pemindahan negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur itu merupakan program super prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pemindahan ibu kota negara Indonesia terbagi menjadi empat tahapan, yaitu, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pembangunan Kota Nusantara tahap persiapan meliputi pembangunan hunian bagi pekerja, jalan akses dan sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum.
Hingga kini, pembangunan infrastruktur yang dimulai pada 2021 telah mencapai sekitar 62,65 persen dan pembangunan Istana Kepresidenan di kawasan inti pusat pemerintahan ditarget rampung dan dapat difungsikan pada Juli 2024.
Saat kunjungan pada 20-21 Desember 2023 untuk peletakan batu pertama sejumlah pembangunan fisik baru dan melihat kemajuan pembangunan yang telah dilakukan di ibu kota negara Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan merasa puas dengan melihat kemajuan pembangunan Kota Nusantara itu.
Ibu kota negara Indonesia diyakini memberikan daya tarik bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri, sebab Kota Nusantara itu menjanjikan masa depan berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Kemajuan pembangunan
Proyek pembangunan infrastruktur ibu kota negara Indonesia yang kontrak kerjanya dimulai pada 2021, antara lain pembangunan Kantor Presiden dan Istana Negara, Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan tol tahap pertama akses Kota Nusantara.
Pengerjaan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dalam tahap penyelesaian akhir, yakni, Bendungan Semoi dan pengambil air (intake) Sepaku, selanjutnya pekerjaan sistem penyediaan air minum dan jaringan distribusi ke wilayah Kota Nusantara juga dalam tahap penyelesaian akhir.
Sejumlah akses jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan ibu kota tahap pertama terus berlanjut. Saat ini pembangunan jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara dalam tahap penyelesaian akhir.
Kemajuan pembangun
an Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai sekitar 42 persen dan Kantor Presiden sudah kisaran 66 persen.
Secara keseluruhan kemajuan proyek pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru Indonesia yang dimulai pada 2021, jelas Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis H Sumadilaga, hingga kini telah mencapai lebih kurang 62,65 persen.
Pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan terowongan bawah laut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan menyediakan dua lintasan satwa berupa terowongan pendek, yang saat ini dalam proses lelang pekerjaan desain.
Proyek pembangunan infrastruktur Kota Nusantara yang penandatanganan kontrak kerja pada 2023 , di antaranya gedung kementerian, rumah dinas mentari (rumah tapak) dan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dilakukan dengan kemajuan pembangunan keseluruhan saat ini mencapai sekitar 11 persen.
Kemudian Presiden Jokowi juga telah melakukan telah melakukan peletakan batu pertama dimulainya sejumlah pembangunan baru pada pertengahan hingga akhir 2023 di ibu kota masa depan Indonesia.
Peletakan batu pertama tersebut, antara lain untuk pembangunan Bandar Udara Naratetama (very very important person/VVIP) prasarana penunjang transportasi ibu kota masa depan Indonesia, gedung Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kemudian ada sekolah internasional, sejumlah hotel, supermarket, serta Kebun Raya dan Reforstasi Hutan IKN, Pusat Suaka Orangutan (PSO), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta gedung lainnya.
Presiden Jokowi juga telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kepolisian resor (polres) dan komando distrik militer (kodim) khusus kawasan Kota Nusantara.
Pemerintah pusat membangun gedung kodim dan polres untuk mendukung keamanan wilayah ibu kota negara baru Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Nusantara aman tidak ada kriminalitas, terutama menjaga dan melindungi warga ibu kota masa depan Indonesia itu.
Kepala Negara menargetkan keseluruhan gedung yang dibangun di ibu kota masa depan Indonesia itu dapat rampung dan difungsikan pada Juli 2024.
Pengawalan pembangunan ibu kota negara terus dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi, serta verifikasi lapangan agar pelaksanaan pemindahan dan pembangunan Kota Nusantara berjalan sesuai target.
TNI/Polri
Seiring dengan pembangunan gedung polres dan kodim kawasan khusus ibu kota negara baru Indonesia, TNI dan Polri menyiapkan personel untuk dipindahkan ke Kota Nusantara itu.
Gedung Kodim khusus kawasan ibu kota negara menerapkan konsep bangunan hijau dan energi terbarukan dan bakal menggunakan konsep arsitektur kota hutan pada bentukan hunian prajurit.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, kodim membawahi satu komando rayon militer (koramil). Kodim khusus kawasan Kota Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 3,29 hektare itu terdiri dari gedung perkantoran, hunian prajurit dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Kodim yang terletak di kawasan inti ibu kota negara itu langsung berada di bawah kendali Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman.
Konsep gelar satuan TNI tidak hanya di kawasan inti Kota Nusantara, tetapi hingga kawasan pengembangan dan kawasan luar ibu kota sebagai satu kesatuan sistem pertahanan ibu kota negara.
TNI melakukan pemindahan personel pada tahap pertama sekitar 3.554 orang ke Kota Nusantara, dilakukan mulai 2022 hingga 2024 untuk menjaga keberlangsungan, memberikan keamanan dan kelancaran pembangunan ibu kota negara.
Rencana pemindahan personel TNI dilakukan secara bertahap, disesuaikan kesiapan pembangunan hunian dan perkantoran TNI di kawasan Kota Nusantara.
Gedung polres yang terletak di kawasan inti ibu kota negara juga mengusung konsep bangunan hijau dengan dilengkapi televisi sirkuit tersembunyi (CCTV) untuk mengawasi dan merekam suatu keadaan atau peristiwa.
Kemudian juga dilengkapi dengan pusat komando atau perintah terpusat untuk beberapa tujuan serta analisis kecerdasan buatan (AI).
Gedung polres khusus kawasan Kota Nusantara yang dibangun di atas tanah dengan luas sekitar 12 hektare dan luas bangunan kisaran 6.189 meter persegi itu bakal diperkuat dengan 708 personel.
Sebanyak 708 personel Polri itu telah melalui uji kompetensi oleh tim Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Personel tersebut disebar ke sejumlah polres penyangga ibu kota negara sembari menunggu penetapan struktur organisasi.
Secara keseluruhan personel Polri yang bakal dipindahkan ke kawasan Kota Nusantara, secara bertahap sebanyak 30.514 orang.
Tahap pertama dipindahkan sebanyak 1.667 personel, tahap kedua 9.484 orang, tahap ketiga 9.685 dan tahap keempat sebanyak 9.678 personel dipindahkan ke ibu kota negara baru Indonesia.
Presiden Jokowi ketika melakukan peletakan batu sebagai tanda dimulainya pengerjaan pembangunan gedung kodim dan polres khusus kawasan Kota Nusantara, menegaskan bangunan gedung kodim dan polres khusus itu harus mengusung konsep ramah lingkungan.
Pemindahan ASN
Pemerintah pusat juga berencana melakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kota Nusantara, tahap pertama ASN yang akan dipindahkan pada Juli 2024 hingga November 2024 sekitar 3.245 orang.
Kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia pada masa jangka pendek 2022-2024 fokus terhadap pemindahan kelembagaan dan ASN, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Nusantara melalui pola kerja digital.
Pemindahan ASN ke ibu kota negara untuk memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional, sekaligus menjadi momentum pemetaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien.
Proses pemindahan tersebut melibatkan transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antarinstitusi, terutama pelibatan ASN pemerintah daerah penyangga Kota Nusantara.
Proses pemindahan ASN direncanakan dengan baik karena bermuara pada dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
ASN yang bertugas di ibu kota negara bakal mendapat tempat tinggal yang sudah disediakan pemerintah pusat. ASN pertama yang pindah dari 37 kementerian atau lembaga dan sudah disiapkan 1.740 hunian di kawasan Kota Nusantara.
Selanjutnya, pemerintah pusat juga tengah membahas besaran, tahapan dan masa pemberlakuan pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang bertugas di ibu kota negara bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tunjangan khusus itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, apabila ada alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan lain yang diatur melalui peraturan presiden.
Upaya pemerintah pusat itu diharapkan bisa menjadi penguatan minat bagi ASN untuk berada dan tinggal di Kota Nusantara, melengkapi lingkungan yang bersih, udara yang sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik di ibu kota negara tersebut.
Kepindahan ASN, anggota TNI dan Polri ke ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur itu berkaitan dengan jasa logistik pengiriman barang pribadi maupun kelembagaan bakal dilayani PT Pos Indonesia.
Tata kelola ibu kota negara disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Nusantara.
Tujuan utama pembangunan Kota Nusantara, yakni sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, sekaligus merealisasikan visi Indonesia 2045.
Pembangunan ibu kota negara bakal berdampak positif, bukan saja untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal dan terdekat Kota Nusantara, tetapi juga bagi Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten kota lainnya.
Bahkan proyek ini juga berdampak positif bagi Pulau Kalimantan dan provinsi lainnya di luar Pulau Kalimantan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara optimistis pembangunan ibu kota negara itu terus berlanjut dan rampung sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah pusat.
Presiden Jokowi telah melakukan tiga kali peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya sejumlah pembangunan di Kota Nusantara, yang menunjukkan pembangunan ibu kota itu terus berlanjut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ikut menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat untuk kelancaran pembangunan ibu kota negara Indonesia.
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun mengatakan bahwa program ini memerlukan dukungan, termasuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dapat terwujud sesuai rencana.
Memperlancar proses pembangunan ibu kota negara merupakan dukungan terhadap kebijakan nasional menyangkut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.
Masyarakat diingatkan tidak perlu takut proyek pembangunan Kota Nusantara mangkrak, kendati masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024, karena ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi payung hukum, sehingga pembangunan akan terus berjalan tepat waktu, sesuai rencana dan target.
Proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara masa depan Indonesia itu dimulai pada 2020, kemudian sejumlah proyek pembangunan fisik di Kota Nusantara mulai dilakukan pada 2021.
Pembangunan dan pemindahan negara Indonesia dari Jakarta ke sebagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur itu merupakan program super prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Pemindahan ibu kota negara Indonesia terbagi menjadi empat tahapan, yaitu, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pembangunan Kota Nusantara tahap persiapan meliputi pembangunan hunian bagi pekerja, jalan akses dan sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum.
Hingga kini, pembangunan infrastruktur yang dimulai pada 2021 telah mencapai sekitar 62,65 persen dan pembangunan Istana Kepresidenan di kawasan inti pusat pemerintahan ditarget rampung dan dapat difungsikan pada Juli 2024.
Saat kunjungan pada 20-21 Desember 2023 untuk peletakan batu pertama sejumlah pembangunan fisik baru dan melihat kemajuan pembangunan yang telah dilakukan di ibu kota negara Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan merasa puas dengan melihat kemajuan pembangunan Kota Nusantara itu.
Ibu kota negara Indonesia diyakini memberikan daya tarik bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri, sebab Kota Nusantara itu menjanjikan masa depan berbeda dibandingkan wilayah lainnya.
Kemajuan pembangunan
Proyek pembangunan infrastruktur ibu kota negara Indonesia yang kontrak kerjanya dimulai pada 2021, antara lain pembangunan Kantor Presiden dan Istana Negara, Bendungan Sepaku Semoi, dan pembangunan tol tahap pertama akses Kota Nusantara.
Pengerjaan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dalam tahap penyelesaian akhir, yakni, Bendungan Semoi dan pengambil air (intake) Sepaku, selanjutnya pekerjaan sistem penyediaan air minum dan jaringan distribusi ke wilayah Kota Nusantara juga dalam tahap penyelesaian akhir.
Sejumlah akses jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan ibu kota tahap pertama terus berlanjut. Saat ini pembangunan jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara dalam tahap penyelesaian akhir.
Kemajuan pembangun
an Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai sekitar 42 persen dan Kantor Presiden sudah kisaran 66 persen.
Secara keseluruhan kemajuan proyek pembangunan infrastruktur ibu kota negara baru Indonesia yang dimulai pada 2021, jelas Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis H Sumadilaga, hingga kini telah mencapai lebih kurang 62,65 persen.
Pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan terowongan bawah laut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan menyediakan dua lintasan satwa berupa terowongan pendek, yang saat ini dalam proses lelang pekerjaan desain.
Proyek pembangunan infrastruktur Kota Nusantara yang penandatanganan kontrak kerja pada 2023 , di antaranya gedung kementerian, rumah dinas mentari (rumah tapak) dan rumah susun Aparatur Sipil Negara (ASN) terus dilakukan dengan kemajuan pembangunan keseluruhan saat ini mencapai sekitar 11 persen.
Kemudian Presiden Jokowi juga telah melakukan telah melakukan peletakan batu pertama dimulainya sejumlah pembangunan baru pada pertengahan hingga akhir 2023 di ibu kota masa depan Indonesia.
Peletakan batu pertama tersebut, antara lain untuk pembangunan Bandar Udara Naratetama (very very important person/VVIP) prasarana penunjang transportasi ibu kota masa depan Indonesia, gedung Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kemudian ada sekolah internasional, sejumlah hotel, supermarket, serta Kebun Raya dan Reforstasi Hutan IKN, Pusat Suaka Orangutan (PSO), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta gedung lainnya.
Presiden Jokowi juga telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kepolisian resor (polres) dan komando distrik militer (kodim) khusus kawasan Kota Nusantara.
Pemerintah pusat membangun gedung kodim dan polres untuk mendukung keamanan wilayah ibu kota negara baru Indonesia, sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Nusantara aman tidak ada kriminalitas, terutama menjaga dan melindungi warga ibu kota masa depan Indonesia itu.
Kepala Negara menargetkan keseluruhan gedung yang dibangun di ibu kota masa depan Indonesia itu dapat rampung dan difungsikan pada Juli 2024.
Pengawalan pembangunan ibu kota negara terus dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi, serta verifikasi lapangan agar pelaksanaan pemindahan dan pembangunan Kota Nusantara berjalan sesuai target.
TNI/Polri
Seiring dengan pembangunan gedung polres dan kodim kawasan khusus ibu kota negara baru Indonesia, TNI dan Polri menyiapkan personel untuk dipindahkan ke Kota Nusantara itu.
Gedung Kodim khusus kawasan ibu kota negara menerapkan konsep bangunan hijau dan energi terbarukan dan bakal menggunakan konsep arsitektur kota hutan pada bentukan hunian prajurit.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022, kodim membawahi satu komando rayon militer (koramil). Kodim khusus kawasan Kota Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 3,29 hektare itu terdiri dari gedung perkantoran, hunian prajurit dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Kodim yang terletak di kawasan inti ibu kota negara itu langsung berada di bawah kendali Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman.
Konsep gelar satuan TNI tidak hanya di kawasan inti Kota Nusantara, tetapi hingga kawasan pengembangan dan kawasan luar ibu kota sebagai satu kesatuan sistem pertahanan ibu kota negara.
TNI melakukan pemindahan personel pada tahap pertama sekitar 3.554 orang ke Kota Nusantara, dilakukan mulai 2022 hingga 2024 untuk menjaga keberlangsungan, memberikan keamanan dan kelancaran pembangunan ibu kota negara.
Rencana pemindahan personel TNI dilakukan secara bertahap, disesuaikan kesiapan pembangunan hunian dan perkantoran TNI di kawasan Kota Nusantara.
Gedung polres yang terletak di kawasan inti ibu kota negara juga mengusung konsep bangunan hijau dengan dilengkapi televisi sirkuit tersembunyi (CCTV) untuk mengawasi dan merekam suatu keadaan atau peristiwa.
Kemudian juga dilengkapi dengan pusat komando atau perintah terpusat untuk beberapa tujuan serta analisis kecerdasan buatan (AI).
Gedung polres khusus kawasan Kota Nusantara yang dibangun di atas tanah dengan luas sekitar 12 hektare dan luas bangunan kisaran 6.189 meter persegi itu bakal diperkuat dengan 708 personel.
Sebanyak 708 personel Polri itu telah melalui uji kompetensi oleh tim Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim). Personel tersebut disebar ke sejumlah polres penyangga ibu kota negara sembari menunggu penetapan struktur organisasi.
Secara keseluruhan personel Polri yang bakal dipindahkan ke kawasan Kota Nusantara, secara bertahap sebanyak 30.514 orang.
Tahap pertama dipindahkan sebanyak 1.667 personel, tahap kedua 9.484 orang, tahap ketiga 9.685 dan tahap keempat sebanyak 9.678 personel dipindahkan ke ibu kota negara baru Indonesia.
Presiden Jokowi ketika melakukan peletakan batu sebagai tanda dimulainya pengerjaan pembangunan gedung kodim dan polres khusus kawasan Kota Nusantara, menegaskan bangunan gedung kodim dan polres khusus itu harus mengusung konsep ramah lingkungan.
Pemindahan ASN
Pemerintah pusat juga berencana melakukan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Kota Nusantara, tahap pertama ASN yang akan dipindahkan pada Juli 2024 hingga November 2024 sekitar 3.245 orang.
Kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia pada masa jangka pendek 2022-2024 fokus terhadap pemindahan kelembagaan dan ASN, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Nusantara melalui pola kerja digital.
Pemindahan ASN ke ibu kota negara untuk memperkuat administrasi publik dan mendukung visi pembangunan nasional, sekaligus menjadi momentum pemetaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien.
Proses pemindahan tersebut melibatkan transformasi cara kerja atau simplifikasi proses bisnis, pelaksanaan pemerintahan digital, penataan manajemen ASN, dan penguatan koordinasi antarinstitusi, terutama pelibatan ASN pemerintah daerah penyangga Kota Nusantara.
Proses pemindahan ASN direncanakan dengan baik karena bermuara pada dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
ASN yang bertugas di ibu kota negara bakal mendapat tempat tinggal yang sudah disediakan pemerintah pusat. ASN pertama yang pindah dari 37 kementerian atau lembaga dan sudah disiapkan 1.740 hunian di kawasan Kota Nusantara.
Selanjutnya, pemerintah pusat juga tengah membahas besaran, tahapan dan masa pemberlakuan pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang bertugas di ibu kota negara bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tunjangan khusus itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977, apabila ada alasan yang kuat kepada ASN tertentu dapat diberikan tunjangan lain yang diatur melalui peraturan presiden.
Upaya pemerintah pusat itu diharapkan bisa menjadi penguatan minat bagi ASN untuk berada dan tinggal di Kota Nusantara, melengkapi lingkungan yang bersih, udara yang sehat dan sarana prasarana pendukung yang baik di ibu kota negara tersebut.
Kepindahan ASN, anggota TNI dan Polri ke ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur itu berkaitan dengan jasa logistik pengiriman barang pribadi maupun kelembagaan bakal dilayani PT Pos Indonesia.
Tata kelola ibu kota negara disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Nusantara.
Tujuan utama pembangunan Kota Nusantara, yakni sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia sentris, sekaligus merealisasikan visi Indonesia 2045.
Pembangunan ibu kota negara bakal berdampak positif, bukan saja untuk Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal dan terdekat Kota Nusantara, tetapi juga bagi Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten kota lainnya.
Bahkan proyek ini juga berdampak positif bagi Pulau Kalimantan dan provinsi lainnya di luar Pulau Kalimantan.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara optimistis pembangunan ibu kota negara itu terus berlanjut dan rampung sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah pusat.
Presiden Jokowi telah melakukan tiga kali peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya sejumlah pembangunan di Kota Nusantara, yang menunjukkan pembangunan ibu kota itu terus berlanjut.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ikut menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat untuk kelancaran pembangunan ibu kota negara Indonesia.
Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun mengatakan bahwa program ini memerlukan dukungan, termasuk Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dapat terwujud sesuai rencana.
Memperlancar proses pembangunan ibu kota negara merupakan dukungan terhadap kebijakan nasional menyangkut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur.
Masyarakat diingatkan tidak perlu takut proyek pembangunan Kota Nusantara mangkrak, kendati masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024, karena ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi payung hukum, sehingga pembangunan akan terus berjalan tepat waktu, sesuai rencana dan target.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2023
