Berikut rangkuman berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.
1. Bawaslu klarifikasi salah prosedur pembagian surat suara di Taiwan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan klarifikasi terkait dugaan salah prosedur pada pembagian surat suara Pemilu 2024 di Taipei, Taiwan, yang telah dikirimkan kepada pemilih pada tanggal 18 dan 25 Desember 2023.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Puadi menjelaskan pengiriman surat suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kepada pemilih dengan metode pos berdasarkan lampiran PKPU 25 Tahun 2023 seharusnya baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.
Selengkapnya di sini.
2. Pemprov Papua sesalkan insiden kericuhan di Sentani
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyesalkan atas terjadinya insiden kericuhan yang terjadi setelah jenazah almarhum Lukas Enembe tiba di STAKIN Sentani.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo di Sentani, Kamis, mengatakan seharusnya insiden ini tidak perlu terjadi karena di tengah situasi belasungkawa atas meninggalnya mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Selengkapnya di sini.
3. Wapres: Pemilu harus fokus pada isu kunci dan perilaku demokratis
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pentingnya proses pemilu yang berfokus pada isu-isu kunci dan perilaku demokratis.
Hal itu disampaikan Wapres pada acara Satu Meja The Forum Kompas TV bertajuk “Publik Harus Awasi Pemilu”, yang ditayangkan Rabu (27/12) malam, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini.
4. KPU akan hadapi somasi Roy Suryo buntut ucapan "tukang fitnah"
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menghadapi somasi yang dilayangkan Roy Suryo terkait pernyataan 'Roy Suryo tukang fitnah'.
"Ketua (Hasyim) menyampaikan semua konsekuensi pekerjaan salah satunya mendapat somasi, menjadi ter-ter itu akan dilalui sebaik mungkin oleh ketua," ujar Anggota KPU RI Betty Epsiloon Idroos di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini.
5. Sosiolog: Insentif guru ngaji perlu direalisasikan Ganjar-Mahfud
Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tantan Hermansah menyatakan program insentif untuk guru ngaji perlu direalisasikan, jika pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md terpilih presiden dan wakil presiden RI.
"Tunjangan bagi guru ngaji bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dari perspektif kepantasan, program ini tentu sangat baik dan patut disambut dengan rasa syukur. Kita tahu guru ngaji itu adalah sosok yang selama ini mengkontribusikan diri untuk kebaikan masyarakat, namun tidak pernah diberikan penghargaan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023
