Kecaman dan penolakan Saudi itu disampaikan setelah sejumlah menteri dalam kabinet Israel menyerukan pemindahan penduduk Gaza, pendudukan kembali Jalur Gaza, dan pembangunan bagi permukiman Yahudi.
Israel menekankan pentingnya upaya bersama komunitas internasional dalam mengaktifkan mekanisme akuntabilitas internasional terhadap kegigihan pemerintah pendudukan Israel, melalui pernyataan dan tindakannya.
Negara Zionis itu dinilai kerap melanggar aturan legitimasi internasional dan hukum humaniter internasional.
Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, menyerukan "evakuasi sukarela" bagi warga Palestina di Gaza dan mendesak sejumlah negara agar menerima warga Gaza itu.
Bezalel Smotrich pada Minggu (31/12) secara terbuka mendorong "emigrasi sukarela" warga Palestina di Jalur Gaza.
Baca juga: ICJ gelar sidang perdana kasus genosida Israel pada 11 Januari
"Kita perlu mendorong imigrasi dari sana. Jika hanya ada 100.000-200.000 orang Arab di Jalur Gaza dan bukan dua juta orang, keseluruhan pembicaraan tentang hari setelah perang akan sangat berbeda," kata Smotrich kepada Radio Tentara Israel.
"Mereka ingin pergi. Mereka telah tinggal di ghetto selama 75 tahun dan membutuhkan bantuan," lanjut Smotrich yang merupakan pemimpin partai sayap kanan.
Israel melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak Hamas menyerangnya pada 7 Oktober.
Sedikitnya 22.185 warga Palestina terbunuh dan 57.035 lainnya terluka, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas diserang Hamas.
Serangan gencar Israel itu telah menghancurkan Gaza, dengan 60 persen infrastruktur di wilayah ini rusak atau hancur, dan hampir 2 juta penduduk mengungsi sambil kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Baca juga: AS tak melihat adanya bukti Israel lakukan genosida di Gaza
Sumber: Saudi Press Agency/SPA
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024
