Sudirman: Infrastruktur Indonesia maju tapi tata kelola hukum jadi isu

Brebes, Jawa Tengah (ANTARA) -

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin mengakui infrastruktur di Indonesia sudah maju, tetapi tata kelola hukum menjadi isu yang mengalami keprihatinan.

Menurutnya tata kelola hukum menjadi aspek fundamental yang mengalami kerusakan, dan untuk meluruskannya pun memerlukan waktu.

"Yang sifatnya itu tata kelola penegakan hukum, korupsi merajalela, kemudian pelanggaran etik oleh para petinggi yang sekarang sedang menjadi isu," kata Sudirman kepada ANTARA di kediamannya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu.

Baca juga: TPN: Infrastruktur Jokowi belum buat ekonomi RI tumbuh maksimal

Baca juga: Prabowo sebut infrastruktur permudah barang impor masuk Indonesia

Sudirman menyebut Anies selalu menyatakan bahwa tidak ada pemerintahan di dunia yang dibangun dari nol. Semuanya, kata dia, merupakan akumulasi dari kinerja pemerintah-pemerintah sebelumnya.

"Jadi, kalau ditanya apakah ada hal yang baik, banyak hal yang baik. Infrastruktur kita lihat kita nikmati dengan baik gitu ya. Pertumbuhan ekonomi baik saya kira," katanya.

Namun, hal-hal yang sudah baik itu menurutnya bersifat hard infrastructure saja, sedangkan soft infrastructure di Indonesia saat ini belum baik.

"Kita syukuri apa-apa yang sudah dicapai secara fisik, tapi kita mesti kerja keras untuk menata kembali cara kita mengurus negara," katanya.

Maka dari itu, menurutnya sekarang ini masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk mendorong perubahan itu. Dia harap Pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki pikiran luas, tapi juga hati yang bersih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.