Anas mengatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait reformasi birokrasi, yakni birokrasi harus berdampak, birokrasi bukanlah tumpukan kertas, dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat.
"Kami mengajak pak bupati dan seluruh perangkat pemerintah di momen HUT Kabupaten Dharmasraya ini, ayo kita semangat membenahi birokrasi di Kabupaten Dharmasraya. Karena seperti yang disampaikan Bapak Presiden bahwa seharusnya birokrasi kita ini lebih praktis dan tidak ribet ke depannya," kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam rangka peringatan HUT ke-20 Kabupaten Dharmasraya, Minggu (7/1), Anas juga mengingatkan agar birokrasi pemerintahan harus lincah dan cepat.
Untuk itu, Anas mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat sedang menyiapkan portal nasional untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan di era digital.
"Pemerintahan pada era digital seperti sekarang ini membutuhkan infrastruktur kehidupan digital. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan portal nasional yang di dalamnya mencakup identitas digital, platform interoperabilitas data, dan pembayaran digital,” ujarnya.
Baca juga: Menteri PANRB awali 2024 pimpin persiapan GovTech dan rekrutmen ASN
Menurut Anas, digitalisasi menjadi jalan tengah untuk menghadapi perubahan cepat yang saat ini terus terjadi karena meningkatnya harapan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah.
Selain itu, Anas menekankan pentingnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Menurut dia, SPBE dapat menekan biaya atau anggaran yang begitu besar sehingga dapat dialihkan kepada program yang bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengatakan bahwa penyelenggaraan SPBE dapat mengefisiensikan dan mempercepat birokrasi serta menekan perilaku korupsi.
"SPBE mutlak harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah. Kami akan pantau dalam percepatannya serta akan memberikan penilaian dari kementerian dan lembaga di pusat hingga di daerah," katanya.
Baca juga: Anas-Sri Mulyani sepakat percepat layanan 'digital payment' pemerintah
Sementara itu, Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di dalamnya mengatur soal percepatan government technology.
"Melalui GovTech, hal ini kedepannya tidak akan lagi terjadi karena akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk," ungkap mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Anas juga mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebelumnya ada 1.000 aplikasi kini telah diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik.
"Indonesia pada trek yang tepat menuju arah tersebut," ujarnya.
Menteri Anas berharap pada Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya ini dapat memacu daerah tersebut menjadi yang terdepan dengan berbagai inovasinya dan menjadi bagian dari pelopor penerapan digitalisasi di Sumatra Barat.
"Saya berharap Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi kabupaten yang maju dan sukses serta masyarakatnya semakin bahagia dan sejahtera," harapnya.
Baca juga: Luhut dukung penuh percepatan transformasi digital pemerintahan
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan bahwa momen terpenting dalam peringatan HUT ke-20 Kabupaten Dharmasraya ini harus disyukuri bahwa pembangunan Kabupaten Dharmasraya terus berlangsung hingga kini.
HUT ini juga menjadi bagian dari evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depannya.
"Mari terus kita bekerja untuk negeri ini, karena tidak mudah bagi para pendahulu kita membangun sebuah kabupaten dan mudah-mudahan kita semakin dewasa dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Dharmasraya yang kita cintai ini,” ujarnya.
Dirinya berharap di usia ke-20 ini, Dharmasraya akan meloncat lebih tinggi untuk supaya benar-benar bisa menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan berbudaya.
"Sesuai yang disampaikan arahan dari Bapak Presiden dan termasuk Bapak Menteri bahwasanya 2045 kita akan memasuki Indonesia Emas. Tinggal 22 tahun lagi bagaimana kita bisa ikut serta dalam pembangunan Indonesia. Di tahun 2045, maka perlu kita cermati anak-anak kita harus sekolah, harus mempunyai pemikiran yang baik pada generasi Z," tutupnya.
Baca juga: Pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan digitalisasi birokrasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
