Hal itu disampaikan Ganjar saat bertemu dengan nelayan dan sukarelawan di Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Jawa Tengah, Selasa.
"Ada namanya penangkapan ikan secara ilegal, maka saya setuju sama Ibu Susi (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan). Nyolong (ikan), tenggelamkan (kapalnya)," ujar Ganjar.
Menurutnya, Indonesia harus punya kedaulatan laut, sehingga pemerintah harus ambil sikap tegas.
"Masih banyak sekali (illegal fishing) karena potensi kita besar banget. Maka, perlu adanya, satu, pengamanan," katanya.
Pengamanan itu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Ada TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Tenaga Kerja.
"Ini yang perlu memberikan dukungan fasilitas agar kita bisa memantau itu dengan gampang. Butuh radar, butuh sonar, butuh kapal cepat," jelas Ganjar.
Selain itu, butuh titik-titik logistik agar petugas patroli di laut bisa efisien. Namun, jika masih terjadi illegal fishing, maka Ganjar siap menenggelamkan kapal itu.
Berdasarkan data progres kegiatan prioritas sampai dengan kuartal III-2023 KKP, terdapat 40 kapal ikan asing yang diperiksa maupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Adapun masing-masing jumlahnya, 26 kapal ikan asing yang diperiksa dan 14 kapal ikan asing yang ditangkap.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
