Menurut Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung berdasarkan data yang dihimpun sekretariat DPP Apkasindo, tercatat usulan PSR tahun 2023 yang mendapatkan rekomtek (rekomendasi teknis) dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian sekitar 52.582 ha.
Realisasi PSR 2023, lanjutnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 17.908 ha.
"Peningkatan capaian PSR tahun 2023, tidak lepas dari peran Apkasindo untuk merevisi pasal 'Bebas Gambut' pada Permentan 02/2022 dengan upaya berkoordinasi langsung dengan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta melaporkan langsung secara tatap muka kondisi realisasi PSR yang minim di tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya saat menyampaikan Refleksi Sawit Rakyat 2023 yang bertemakan "Sawit Rakyat Untuk Negeri".
Dengan Skema Jalur Kemitraan pada pengusulan PSR di tahun 2023, tambahnya, Apkasindo berperan memulihkan kembali hubungan plasma dan perusahaan inti yang sudah bercerai (putus hubungan) pada siklus pertama.
Apkasindo menawarkan New Model Kemitraan Inti Plasma pada siklus kedua, tercatat sepanjang 2023, puluhan KUD di Sumatera dan Kalimantan yang bercerai berhasil di satukan kembali dengan perusahaan intinya.
Meskipun terjadi kenaikan realisasi PSR dari 2022 ke 2023 Gulat menyebutkan, luasan tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni 180.000 ha per tahun.
Pencapaian PSR 2023 seluas 52.582 ha sekitar 29,2 persen dari total target 180.000 ha/tahun, sedangkan pada 2022 yang seluas 17.908 ha hanya sekitar 9,8 persen dari target.
"Penyebab utamanya adalah lambannya birokrasi, regulasi yang berubah-ubah dan perlu penyesuaian, koordinasi lintas Kementerian KLHK dan ATR/BPN, dan areal sawit dalam kawasan hutan," ujar Gulat yang didampingi Sekjen Apkasindo Rino Afrino.
Terkait penyelesaian legalitas lahan petani, menurut dia sudah mulai menunjukkan hasilnya pada akhir 2023, Apkasindo Bersama KLHK dan Ditjenbun memulai penyelesaiaan lahan petani sawit yang terindikasi di dalam Kawasan Hutan.
Hal itu, tambahnya, sebagai langkah untuk mempercepat akselerasi program peremajaan sawit rakyat di tahun 2024 sebagaimana yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Menko Perekonomian Airlangga kepada Apkasindo.
Apkasindo berperan dalam penyediaan data spasial koordinat petani, dokumen petani meliputi copy Sertifikat Hak Milik (SHM), KTP, dan Kartu Keluarga.
Untuk akselerasi ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap I dimulai untuk kebun sawit rakyat yang diklaim dalam Kawasan hutan namun sudah bersertifikat SHM dari ATR BPN.
Tahap ke II adalah untuk kebun sawit yang diklaim dalam Kawasan hutan oleh KLHK namun sudah memiliki legalitas surat kepemilikan lahan dan tertanam dari tahun 2020 ke bawah.
"Kami sangat meyakini bahwa hanya dengan PSR lah produktivitas petani sawit dapat ditingkatkan sampai 2 kali lipat dan tentu ini berhubungan erat dengan cita-cita pemerintah tahun 2045 (Indonesia Emas) bahwa produksi CPO pada tahun tersebut sudah mencapai 100 juta ton per tahun," ujarnya.
Baca juga: Kementan telah beri rekomendasi peremajaan sawit seluas 319.699 ha
Baca juga: BPDPKS: PSR untuk tingkatkan produktivitas perkebunan petani kecil
Baca juga: Pemerintah telah salurkan Rp8,5 triliun untuk program peremajaan sawit
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
