Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI merespons status Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) dengan menggelar imunisasi polio lengkap pada kelompok sasaran di wilayah terdampak.

"Respons ini kami laksanakan dengan mengacu pada rekomendasi Komite Imunisasi Nasional untuk mencegah agar kasus tidak meluas," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu dalam konferensi pers diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta, Jumat.

Bentuk penanganan yang dilakukan berupa pemberian imunisasi tambahan sebanyak dua putaran dengan jarak satu bulan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan mulai 15 Januari 2024, menggunakan vaksin novel Oral Polio Vaccine Tipe 2 (nOPV2).

Vaksin tersebut merupakan vaksin polio oral jenis baru yang telah memperoleh rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan organisasi terkait.

Sub Pakan Imunisasi Nasional (Sub PIN) putaran pertama bergulir pada 15 Januari 2024 dan Sub PIN putaran kedua bergulir pada 19 Februari 2024.

Baca juga: Pemerintah akan gencarkan vaksinasi di daerah KLB polio

Menurut Maxi, Sub PIN dilaksanakan dalam rangka menanggulangi KLB Polio, yaitu berupa pemberian imunisasi polio tetes tambahan kepada sasaran usia 0 hingga 7 tahun, termasuk pendatang dan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejumlah dua putaran.

"Masing-masing putaran Sub PIN dilaksanakan dalam waktu satu minggu dengan jarak minimal antarputaran adalah satu bulan. Target cakupan sekurang-kurangnya adalah 95 persen untuk masing-masing putaran," katanya.

Maxi mengatakan lokasi pelaksanaan imunisasi bertempat di puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, satuan pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, maupun SD/sederajat.

"Lokasi imunisasi dapat diperluas sesuai perkembangan situasi dan kajian epidemiologi," katanya.

Selain itu, Kemenkes juga memperkuat pelaksanaan kegiatan surveilans lumpuh layu akut dan surveilans polio di sekitar lingkungan.

Baca juga: Kemenkes temukan tiga kasus lumpuh layu akut akibat virus Polio

Maxi mengatakan virus polio dapat mengakibatkan terjadinya kelumpuhan permanen, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi polio lengkap

Penyakit itu umumnya disebabkan lingkungan yang kotor serta perilaku hidup yang tidak bersih dan sehat.

"Tinja penderita polio dapat mencemari lingkungan sekitar dan menginfeksi orang lain. Virus yang masuk ke tubuh seseorang akan berkembang di dalam saluran pencernaan, kemudian menyerang sistem saraf," katanya.

Menurut Maxi, kelumpuhan akibat polio bersifat permanen, namun dapat dicegah dengan pemberian imunisasi polio lengkap.

Sebelumnya, Kemenkes melaporkan terdapat empat kasus polio tipe 2 yang terdeteksi di Indonesia sepanjang 2022 dan 2023, yakni satu kasus dialami seorang anak di Kabupaten Pidie, Aceh, pada 9 Oktober 2022.

Kasus serupa juga dialami bocah berusia 3 tahun di Aceh Utara pada 3 Januari 2023, bocah berusia 4 tahun di Bireuen, Aceh, pada 13 Januari 2023, dan bocah berusia 4 tahun di Purwakarta, Jawa Barat, pada 16 Februari 2023.

Baca juga: Kemenkes minta warga pastikan imunisasi menyusul 3 kasus polio

Tiga kasus tambahan terbaru dilaporkan pada November-Desember 2023, masing-masing dialami usia 6 tahun di Klaten, Jawa Tengah, bocah 1 tahun di Pamekasan Jawa Timur, dan bocah 3 tahun di Sampang, Jawa Timur.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024