Heru minta ASN ikut terapkan disiplin peserta didik pada tahun politik

harus bisa menjaga muruah pendidikan, terutama dalam menerapkan kedisiplinan peserta didik

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono minta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk ikut menerapkan disiplin bagi peserta didik pada tahun politik sehingga tidak ada lagi pelanggaran.

"Saya berpesan jangan lagi ada yang melanggar, konsekuensinya berat," kata Heru saat melantik 103 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Jumat.

Dalam lingkup pendidikan, Heru menyampaikan bahwa DKI Jakarta harus bisa menjaga muruah pendidikan, terutama dalam menerapkan kedisiplinan peserta didik supaya menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah dengan tertib dan sesuai aturan.

"Kita ingin masa depan Jakarta yang berada di tangan peserta didik dapat terarah dan mereka pun bisa menggapai cita-cita," ujar Heru.

Oleh karena itu, DKI Jakarta harus bisa mengurangi potensi terjadinya perundungan, tawuran, dan kebiasaan merokok di kalangan siswa. Bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, apabila kedapatan melakukan tindakan-tindakan tersebut, maka berpotensi pada pencabutan fasilitas tersebut karena telah melanggar aturan yang ditetapkan.

Selain itu, dalam urusan kesehatan, Heru kembali mengingatkan para pejabat eselon III dan IV yang dilantik untuk menggencarkan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan stunting agar bisa menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Penanganan kasus tersebut juga perlu bersinergi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat menekan dan mengurangi angka stunting di Jakarta.

"Dalam hal ini, seluruh kader, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, bersama jajaran Dinas Kesehatan, bisa memetakan kawasan yang menjadi prioritas untuk ditangani, dicegah, serta disosialisasikan terkait stunting," ucap Heru.

Pemprov DKI Jakarta juga harus menggencarkan agar bisa menurunkan angka stunting, memikirkan gizi yang cukup untuk anak-anak dan ibu yang mengandung. Hal ini tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena bisa memanfaatkan fasilitas tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Heru juga mengimbau seluruh perangkat ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti di tingkat kelurahan dan kecamatan, agar bisa menciptakan pelayanan yang efisien.

Heru menginginkan warga sekitar bisa langsung merasakan manfaat karena pelayanan administrasi yang optimal.

Saat ini, untuk masalah perizinan, lurah dan camat sudah terbantu oleh adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), begitu juga dengan bagian bidang lain. Seperti pengaduan warga terkait penebangan pohon rawan tumbang, jalan rusak, hingga saluran air bermasalah yang bisa langsung ditangani di wilayah bersangkutan.

Terakhir, Heru terus mengimbau seluruh jajaran terutama yang baru dilantik, agar selalu menjaga profesionalitas dan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2024. Seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta harus dapat menjaga ketenangan dan mempertahankan stabilitas untuk menciptakan suasana pemilu yang damai di Jakarta.

Heru telah melantik 103 ASN yaitu 37 pejabat eselon III dan 66 pejabat eselon IV yang tersebar di beberapa instansi yakni Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Baca juga: Legislator desak DKI perbanyak pendidikan gratis atasi kemiskinan
Baca juga: Desa harus bangun pos pemberdayaan keluarga untuk majukan pendidikan
Baca juga: Kolaborasi pemerintah-masyarakat kunci utama bangun pendidikan