“Ya itu kan (komentar) subjektif. Kalau belum-belum sudah punya subjektivitas dalam melihat sesuatu ya bisa-bisa salah dalam menilai sesuatu,” ujar Moeldoko ketika ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin.
Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bersikap netral terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Ya. Beliau selalu berbicara ‘kita netral’, kata Moeldoko.
Netralitas Presiden juga tampak dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, dengan tanpa mengesampingkan pihak mana pun, dan tanpa mempedulikan masyarakat pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden mana pun.
“(Pemerintah) membatasi dalam memberikan pelayanan itu kan tidak (ada),” ujar Moeldoko.
Ketika memimpin sidang kabinet pun, tutur dia, Presiden Jokowi tetap menjaga netralitasnya.
“Nggak ada kita bicara dalam sidang kabinet ‘oh ini kelompoknya (paslon) ini, wong di dalam kabinet sendiri terdiri dari beberapa (pendukung) calon. Jadi kalau Pak Presiden (Jokowi) mengatakan sesuatu, pasti (pendukung) calon yang lain akan dengar,” kata dia.
Sebelumnya, JK mengingatkan kepada aparat negara jika tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), sama dengan tidak menjalankan perintah presidennya.
Pasalnya, menurut JK, Presiden Jokowi selalu menyampaikan dan memerintahkan agar TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral.
Pada saat yang sama, JK juga mengingatkan jika Presiden sendiri yang bersikap tidak netral dan melanggar sumpahnya, berarti akan melanggar dua hal, yakni melanggar UUD 1945 dan melanggar janjinya kepada Tuhan.
"Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan ‘demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya’," kata JK, yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Moeldoko: Presiden beri masukan soal debat pilpres untuk hal positif
Baca juga: Moeldoko yakini netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pemilu 2024
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
