Daconi dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Selasa, mengatakan ketersediaan gas bumi menjadi faktor utama bagi Pusri dalam melaksanakan produksi pupuk agar dapat terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait dengan proyek pengembangan yang saat ini sedang dilaksanakan Pusri, yaitu pembangunan Pabrik Pusri III-B, kebutuhan gas bumi Pusri sampai dengan Tahun 2026 adalah sebesar 195 BBTUD.
"Setelah revitalisasi Pabrik, kebutuhan gas bumi Pusri sampai dengan Tahun 2035 meningkat menjadi 200 BBTUD,” katanya saat melakukan audiensi dengan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di Jakarta.
Ia menjelaskan Beberapa produsen yang memasok gas di Pusri yaitu, Pertamina EP, Medco E&P Grissik LTD, Tropic Energi Pandan, Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Lematang.
Dengan volume masing-masing produsen berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Penggunaan Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu, yaitu harga terendah senilai 5,1 dolar AS per MMBTU dan harga tertinggi senilai 6,45 dolar AS per MMBTU.
“Sebagai perusahaan pupuk pertama di Indonesia, serangkaian upaya guna meningkatkan efisiensi energi juga terus kami laksanakan. Hal ini bertujuan agar industri dapat terus tumbuh dan pemanfaatan gas bumi dapat lebih optimal lagi, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi nasional di masa depan,” jelasnya.
Ia mengatakan pertemuan langsung antara Pusri dengan SKK Migas diharapkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin dapat terus dilakukan.
“Mewakili manajemen Pusri tentunya kami mengucapkan terimakasih kepada SKK Migas sebagai regulator untuk ketersediaan Gas. Semoga sinergi ini dapat memberikan dampak positif berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Daconi.
Baca juga: Dirut PT Pusri mendukung Sumsel jadi lumbung pangan nasional
Baca juga: Daconi Khotob jadi Dirut PT Pusri Palembang
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
