Strategi pertama adalah mendukung petani kelapa sawit untuk mendapatkan legalitas kebun kelapa sawit terutama terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani. Dalam mengurus legalitas kebun kelapa sawit, dilakukan dengan menggunakan dana sawit.
"Jadi ini telak, kami akan mendukung dan membantu dan agar supaya petani-petani yang memang sudah legal, tinggal dilegalisir," kata Panji dalam sesi diskusi "Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional" di Jakarta, Rabu.
Strategi berikutnya adalah mendukung petani kelapa sawit dalam pengolahan di sektor hilir melalui pabrik kelapa sawit (PKS) atau refinery sehingga nantinya petani tidak hanya sebatas menjual buah kelapa sawit.
Kemudian, Prabowo-Gibran akan mendorong pembentukan Badan Sawit Indonesia sebagai lembaga yang menjadi wadah dalam menjembatani berbagai kementerian dan lembaga dalam mengurusi perihal kelapa sawit. Panji menyebutkan langkah serupa sebelumnya sudah dilakukan oleh Malaysia.
"Sebagaimana ada Otoritas Jasa Keuangan, ada otoritas macam-macam, bisa menjadi otoritas sawit yang bisa membantu menjembatani lembaga ataupun kementerian sehingga bisnis sudah menjadi backbone (tulang punggung) ini akan semakin hebat dan semakin berkembang," ujar Panji.
Strategi selanjutnya adalah mendukung petani kelapa sawit agar terwakilkan pada manajemen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan yang terakhir adalah menjamin pembentukan regulasi yang berpihak kepada petani kelapa sawit.
"Kami akan menjamin regulasi yang berpihak kepada petani sawit dan setiap proses pembuatan suatu rencana ketentuan terkait dengan sawit akan diikutsertakan," imbuh Panji.
Baca juga: Ganjar-Mahfud usul reformasi BPDPKS untuk solusi aturan industri sawit
Baca juga: Gapki: Ekspor CPO Sumut 2,6 miliar dolar AS sampai September 2023
Baca juga: AMIN nilai peran negara penting dukung pengelolaan sawit oleh rakyat
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
