Menurut Ganjar, kepatuhan terhadap LHKPN pada akhirnya akan menjadi salah satu instrumen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menutup celah dan memberantas tindak pidana korupsi.
"Cara pencegahan yang bagus dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat whistleblowing (pelaporan pelanggaran tindak pidana) dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya," kata Ganjar dalam acara Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di Gedung Joeang KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam.
Baca juga: Ganjar: Digitalisasi dan pembatasan uang kartal tutup celah korupsi
Ganjar juga mengatakan ada dua poin penting agar sistem whistleblowing itu bisa berjalan optimal. Pertama adalah laporannya harus benar-benar anonim dan menyertakan alat bukti yang berdasarkan fakta.
Menurut Ganjar, whistleblowing yang terjaga anonimitasnya akan membuat masyarakat tidak ragu untuk melaporkan terjadinya penyimpangan, harta kekayaan yang tidak sesuai profil dan indikasi korupsi lainnya.
Ganjar juga mengatakan bahwa semua regulasi yang memberikan efek jera kepada pelaku korupsi harus terus diterapkan dan diperkuat.
"Regulasi yang mempunyai efek jera ini betul-betul mesti didorong agar yang konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu," tuturnya.
Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK
Paku Integritas merupakan program KPK sejak tahun 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk menguatkan komitmen antikorupsi dari para penyelenggara negara.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye pemilu telah berlangsung sejak tanggal 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024. Sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Prabowo di PAKU KPK usul pejabat tak jujur laporkan LHKPN disanksi
Baca juga: KPK: Data LHKPN jadi kunci penting untuk berantas korupsi
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
