Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (17/1) bahwa penetapan itu merupakan respons atas ancaman dan serangan yang terus-menerus dilakukan Houthi terhadap "pasukan militer Amerika Serikat dan kapal-kapal maritim internasional yang beroperasi di Laut Merah dan Teluk Aden."
Sullivan menuturkan penetapan itu akan "menghambat pendanaan teroris kepada Houthi, membatasi akses mereka ke pasar keuangan, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka."
Dia juga menambahkan bahwa jika Houthi menghentikan serangan mereka, "Amerika Serikat akan segera mengevaluasi kembali penetapan ini."
Penetapan tersebut akan mulai berlaku dalam 30 hari, ungkap Sullivan.
Jeda waktu sampai penetapan itu mulai berlaku akan memungkinkan AS "memastikan penerapan pengecualian kemanusiaan yang kuat sehingga tindakan kami menargetkan Houthi dan bukan rakyat Yaman," ujarnya.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan kepada awak media bahwa serangan Houthi terhadap pelayaran internasional merupakan "contoh nyata terorisme yang melanggar hukum internasional dan ancaman besar bagi kehidupan serta perdagangan global."
Dia menambahkan bahwa "mereka membahayakan pengiriman bantuan kemanusiaan."
"Tujuan akhir" dari tindakan AS adalah "untuk meyakinkan Houthi agar mendeeskalasi serangan dan membawa perubahan positif dalam perilaku mereka," ujar pejabat itu.
Dia juga mengatakan bahwa AS "dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali penetapan ini" jika Houthi menghentikan serangan mereka.
Seorang pejabat lainnya mengatakan dalam konferensi pers bahwa Departemen Keuangan AS akan menerbitkan lima "lisensi umum secara luas" untuk mengizinkan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan, dan peralatan medis, bersama dengan bahan bakar, pengiriman uang pribadi, telekomunikasi, serta operasi pelabuhan dan bandara.
Seorang pejabat yudikatif di pemerintahan AS mengatakan kepada wartawan bahwa alih-alih menetapkan kembali Houthi sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO), AS menganggap penunjukan SDGT sebagai "alat yang tepat untuk saat ini," yang membantu Washington mencapai "dampak kebijakan luar negeri yang diharapkan, sembari meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan."
Pada 10 Januari 2021, Presiden AS kala itu, Donald Trump, menetapkan Houthi sebagai FTO. Saat itu, Houthi sudah ditetapkan sebagai SDGT.
Pada Februari 2021, pemerintahan Joe Biden mencabut kedua penetapan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan itu merupakan "pengakuan atas situasi kemanusiaan yang parah di Yaman."
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
