Kasi Intelijen Kejari Bone A Haeril Akhmad melalui keterangannya di Makassar, Kamis menyebutkan, tersangka HM merupakan Direktur PT.JASB selaku penyedia jasa, tersangka OOA selaku peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan, tersangka AD selaku perantara peminjam perusahaan dan pelaksana pekerjaan, sedangkan tersangka AA selaku KPA/PPK.
"Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Kejari Bone memeriksa sebanyak sembilan orang saksi, kemudian mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan dan ditemukan bukti yangcukup," ungkapnya.
Haeril menjelaskan, pembangunan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi (D.I.) Waru-waru di Kabupaten Bone tahun
2020 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp28,2 miliar lebih, yang sumber dananya berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan.
Pada pelaksanaannya, ditemukan beberapa indikasi perbuatan melawan hukum, dimana tersangka inisial OOA meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee. Tersangka AD kemudian menerima fee sebesar Rp7,5 juta dari tersangka OOA atas usahanya merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT. JASB.
Adapun tersangka OOA dan HM tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan nilai pembayaran yang diterima sehingga timbul selisih. Akibatnya, pekerjaan peningkatan DI Waru-waru I Kabupaten Bone dihentikan.
Sedangkan tersangka AA selaku PPK tidak meminta kepada tersangka HM untuk melakukan adendum kontrak meskipun mengetahui personil manajerial bekerja tidak sesuai kontrak.
Alhasil, pada pekerjaan tersebut, Tim Penyidik Kejari Bone mendapati kerugian negara sebesar Rp3,08 miliar lebih berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI.
Haeril menyebut tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain dalam penanganan perkara ini selain empat tersangka tersebut.
"Tim Penyidik akan melihat perkembangan fakta-fakta yang akan terungkap dalam penyidikan kedepannya maupun persidangan nantinya," kata dia.
Penetapan para tersangka merupakan salah satu wujud komitmen Kejaksaan Negeri Bone dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone.
Dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Waru-waru I di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020, terhadap Tersangka HM, OOA, AD dan AA disangkakan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Atau Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dimana diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Baca juga: Kejari Bone Bolango periksa saksi dugaan korupsi PNPM
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
