"AI itu kan alat saja. Alat itu hanya memberikan, mengomunikasikan, atau menyebarluaskan, atau menginformasikan. Jadi tidak bisa membuat fatwa," kata Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri penyelenggaraan Brawijaya Halal Summit 2024 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat.
Ia mengatakan fatwa harus diterbitkan oleh mufti atau orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa, sebab dalam memberikan fatwa diperlukan dasar-dasar yang dijadikan pedoman.
Atas dasar itu, Wapres berpendapat bahwa fatwa tidak boleh diterbitkan oleh sembarang orang, apalagi menggunakan teknologi AI.
Baca juga: Wapres minta debat Capres dan Cawapres cukup di forum resmi
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin luncurkan UB Halal Center dan UB Halal Metric
"Jadi tidak mungkin alat itu menjadi mufti. Mufti ada syaratnya," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf saat diminta tanggapan terkait kabar para ulama di Iran yang kini memulai penggunaan teknologi AI untuk membantu menerbitkan fatwa.
Melansir laporan Financial Times, eksperimen itu dilakukan di kota suci Qom, salah satu kota di Iran yang lebih dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam dan ziarah yang didukung teknologi mutakhir.
Potensi pemanfaatan teknologi AI di Iran juga mengeksplorasi hal-hal terkait menguraikan teks-teks Islam yang panjang untuk mencari petunjuk hingga mengeluarkan fatwa-fatwa agama.
Fatwa adalah sebuah istilah dalam hukum Islam mengenai pendapat atau tafsiran pada masalah tertentu yang terjadi pada umat.*
Baca juga: Wapres imbau kontestan kampanye terbuka jaga komitmen Pemilu damai
Baca juga: Wapres sebut izin cuti kampanye menteri dievaluasi untuk ukur kinerja
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
