“Sekarang ada aplikator baru kita lebih optimalkan lagi. Sebenarnya hampir semua pelabuhan sudah (melayani tiket elektronik) tapi masih ada pembelian tunai, kami berharap secepat mungkin non tunai,” kata dia di Denpasar, Bali, Kamis.
Putu Eka berharap pihak baru ini bekerja secepatnya, setidaknya 2024 sudah melayani di Pelabuhan Tanjung Sanghyang, Pelabuhan Nusa Lembongan, Pelabuhan Sampalan, dan Bias Munjul.
UPP Kelas II Nusa Penida sendiri menaungi sembilan pelabuhan di Kabupaten Klungkung, dengan kerja sama baru bersama PT Mitra Kasih Perkasa ini diharapkan arahan Kementerian Perhubungan sesuai Surat Edaran Ditjen Perhubungan Laut Nomor 33 Tahun 2023 mengenai penerapan tiket elektronik di seluruh pelabuhan dapat terlaksana.
“Tiket elektronik bagi kita adalah upaya untuk penertiban aktivitas di pelabuhan, terkait proses embarkasi dan debarkasi kita harus meyakinkan semua penumpang bahwa tiket sudah online tidak manual lagi, juga untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas penumpang di kapal,” ujar Putu Eka.
Menurutnya dengan masih ada penggunaan tiket manual maka pergerakan penumpang secara riil sulit dideteksi, seperti halnya penggunaan transportasi udara sejak awal bisa dideteksi jumlah pemesanan tiketnya melalui aplikasi, sementara Pelabuhan Nusa Penida masih harus menunggu pendataan manual dari operator kapal cepat.
Perwakilan Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Ricardo Siringoringo menyatakan dukungan atas kerja sama UPP Kelas II Nusa Penida, bahkan meminta segera terealisasi di lapangan.
“Ini tujuannya baik untuk kelancaran lalu lintas perairan dan pelabuhan, juga agar tidak terjadi antrian panjang karena penerapannya elektronik. Kita berharap pelaksanaan ini berjalan baik, kalau pun ada fenomena di lapangan yang mungkin di luar perjanjian bisa didiskusikan di lapangan,” kata Ricardo.
Dukungan atas optimalisasi penerapan tiket elektronik nyatanya juga datang dari pengusaha kapal cepat, dimana mereka butuh kepastian bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang mereka dapat, karena seringkali bukan pemilik langsung yang bekerja di lapangan.
Ini juga dinilai bisa membantu pemerintah terutama penyelenggara pelabuhan dalam mengontrol situasi di Pelabuhan Nusa Penida, ketika terjadi potensi kepadatan pengguna jasa maka kebijakan-kebijakan tertentu bisa segera diambil.
Direktur Utama PT Mitra Kasih Perkasa (MKP) Nicholas Anggada sendiri mengakui tentu ada tantangan dalam membuat 100 persen pengguna pelabuhan beralih ke tiket elektronik, apalagi dibutuhkan kemampuan teknologi informasi oleh operator kapal cepat.
Biasanya di Nusa Penida operator kapal cepat melakukan rekapitulasi harian dengan manual, sementara jika sepenuhnya terintegrasi maka data ini akan terus bergerak dan terhubung ke server Kemenhub.
Nicholas menyampaikan ada tiga tahap yang akan diberlakukan, mulai dari penerapan satu orang-satu tiket sehingga tak ada kebocoran data yang sampai ke UPP maupun Kemenhub dan kepastian asuransi setiap pengguna ketika terjadi permasalahan.
Selanjutnya satu orang-satu tiket-satu kursi, dimana pada tahap ini penumpang memiliki kepastian tempat duduk, selain itu memastikan tak terjadi penumpukan di luar batasan muatan, sementara selama ini hal tersebut belum diatur.
Terakhir satu orang-satu tiket-satu kursi-dan multiplatform, dengan ini penumpang tak kesulitan lagi membeli dari lokasi manapun, dengan sistem pembayaran beragam, serta tak terjadi antrian panjang karena membeli tiket manual.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
