Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh lurah dan camatSemarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terus berkoordinasi untuk mengantisipasi tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di lokasi rawan bencana, seperti banjir, apalagi saat ini musim hujan.
"Memang yang menjadi satu perhatian atau atensi kalau musim hujan. Sehingga kami dari Pemkot Semarang bersama KPU sudah sosialisasi lagi," kata Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Minggu.
Hal tersebut disampaikan Ita, sapaan akrab Hevearita, saat meninjau simulasi pemungutan suara yang digelar KPU Kota Semarang di Aula Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Semarang.
Apalagi, kata dia, KPU Kota Semarang rencananya awal Februari 2024 sudah mulai mendistribusikan surat suara sehingga harus dipastikan gudangnya aman dari segala gangguan, baik keamanan maupun gangguan alam.
"Nantinya, kami juga akan melakukan stressing kepada camat dan lurah, utamanya saat pemungutan suara karena cuaca seperti ini takutnya terjadi hujan dan ada genangan," katanya.
Baca juga: KPU Kota Bandung petakan TPS rawan banjir pada Pemilu 2024
Baca juga: Ratusan TPS di Karawang berlokasi di daerah rawan banjir
Ia mengaku sudah dilakukan identifikasi ke seluruh lokasi TPS dan tidak ada yang berada di kawasan rawan genangan banjir, tetapi Pemkot Semarang bersama KPU tetap melakukan monitor.
"Kemarin (Pemilu 2019, red.) hanya satu TPS (rawan banjir, red.) di Tanjung Mas, tapi kemarin sudah kami antisipasi dengan peninggian. Itu bukan banjir, tapi karena rob ya," katanya.
Ita mengaku sudah meminta jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang untuk kembali melakukan monitor di wilayah-wilayah yang rawan banjir untuk memastikan pemilu berjalan lancar.
"Saya sudah minta monitor, Kesbangpol untuk review lagi. Karena kita semua yang repot nanti, makanya harus terpantau dan dipastikan aman semua sehingga (pemilu, red.) berjalan lancar," pungkasnya.
Baca juga: BPBD Belitung minta KPU tidak dirikan TPS di lokasi rawan banjir
Baca juga: KPU DIY petakan TPS rawan banjir pada Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengaku sudah berkoordinasi dengan pemkot, termasuk diundang dalam Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra).
"Kami sudah berkoordinasi dengan seluruh lurah dan camat se-Kota Semarang. Saya kira tidak bisa ya memprediksi (TPS, red.) rawan dan tidak rawan karena sampai hari ini tidak ada TPS itu di Kota Semarang," kata Nanda, sapaan akrabnya.
Hanya saja, diakui Nanda bahwa yang dilakukan adalah mengantisipasi proses-proses alam yang tidak bisa diprediksi, seperti potensi terjadinya hujan, tanah longsor, angin kencang, hingga banjir.
"Karena ada beberapa TPS yang tidak menggunakan ruangan, tapi pakai tenda sehingga sebenarnya yang perlu dikuatkan adalah koordinasi di lapangan kalau terjadi force majeure seperti ini," katanya.
Sebab, kata dia, harus ada tindakan yang akan diambil, dan KPU tentunya tidak bisa sendirian, melainkan harus bersinergi dengan elemen lain, seperti Pemkot Semarang, pengawas, TNI, dan Polri.
Baca juga: KPU DKI petakan TPS rawan banjir jaga kelancaran Pemilu 2024
Baca juga: KPU data TPS rawan terendam banjir
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
