kalau berdasarkan pagu akhir dari pada APBN-P 2013 yang memang ada tambahan anggaran, maka progres baru 39,72 persen. Karena di APBN-P banyak DIPA belum selesai, masih dalam proses, sehingga meskipun progresnya sama tapi angka pembaginya menjadi lebiJakarta (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, penyerapan anggaran instansinya hingga 2 September, baru mencapai 39,72 persen dari total pagu yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar Rp83,77 triliun.
"Jika didasarkan pada pagu APBN-P 2013 yang sebesar Rp83,77 triliun, maka penyerapan anggaran hingga saat ini sebesar 39,72 persen," kata Djoko Kirmanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa.
Djoko mengulas awalnya anggaran Kementerian PU dalam APBN 2013 sebesar Rp77,9 triliun, namun ada penghematan sebesar Rp3,8 triliun menjadi Rp74,1 triliun, dan pada akhirnya kembali mengalami penambahan sebesar Rp9,596 triliun dalam APBN-P 2013 menjadi Rp83,77 triliun.
"Sehingga total pagu anggaran dalam APBN-P 2013 sebesar Rp83,77 triliun," ujar dia.
Menurut Djoko apabila didasarkan dalam pagu APBN 2013, maka progres penyerapan anggaran hingga 2 September 2013 sudah mencapai 42,67 persen, sedangkan jika didasarkan pagu setelah dipotong progresnya sebesar 44,86 persen.
"Namun demikian, kalau berdasarkan pagu akhir dari pada APBN-P 2013 yang memang ada tambahan anggaran, maka progres baru 39,72 persen. Karena di APBN-P banyak DIPA belum selesai, masih dalam proses, sehingga meskipun progresnya sama tapi angka pembaginya menjadi lebih besar," kata dia.
Ia menjelaskan anggaran tersebut dimanfaatkan antara lain sebesar 12,3 persen untuk belanja barang, 1,4 persen untuk belanja pegawai, 76 persen untuk belanja modal dan 9,14 persen untuk belanja sosial.
Lebih jauh, Djoko Kirmanto mengatakan, bahwa saat ini Kementerian PU juga telah mendapatkan program Direktif Presiden senilai Rp1,259 triliun yang akan dialokasikan untuk percepatan pembangunan Madura, percepatan pembangunan Papua-Papua Barat, pengembangan peternakan sapi di NTT dan Papua Barat, pembangunan NTT dan menunjang masyarakat berpenghasilan rendah di NTT
"Untuk program Direktif Presiden ini tinggal menantikan persetujuan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Apabila itu disetujui maka anggaran Kementerian PU dalam APBN-P 2013 totalnya menjadi Rp85,03 triliun dan dengan demikian persentase penyerapan anggarannya akan turun sedikit," kata dia.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
