Jakarta (ANTARA) - Pemerintah berencana membenahi Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menjaga kualitas hasil ikan tangkapan.

"Kenapa ini Menko PMK yang koordinasikan masalah nelayan? karena ini intinya masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Jadi wilayah-wilayah pantai sumbangan kemiskinan rata-rata di atas 50 persen," ujar Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Langkah tersebut disampaikan Muhadjir saat menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Revitalisasi Pelabuhan Nusantara Brondong dan Paciran, yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK.

Muhadjir menyampaikan bahwa salah satu pusat perikanan terbesar di Pulau Jawa adalah di Pelabuhan Kecamatan Brondong dan Paciran, di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Terdapat beberapa persoalan di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Paciran yaitu peningkatan kesejahteraan nelayan dan belum terlaksananya pengerukan lumpur di kolam tambat labuh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Baca juga: Wapres sebut korporasi bisa tingkatkan pemberdayaan nelayan

Baca juga: Erick Thohir perintahkan BUMN bantu nelayan agar "naik kelas"


Menurutnya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan meningkatkan operasional kerja para nelayan dan menjaga kualitas ikan hasil tangkapan.

Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, pemerintah akan menyediakan penyimpanan pendingin dan pabrik es. Berdasarkan paparan Menteri KKP bahwa saat ini di kawasan Brondong dan Paciran sudah ada cold storage kapasitas 600 ton dan pabrik es 100 ton.

"Mohon Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan evaluasi dan membangun, menambah ketersediaan cold storage di kawasan pelabuhan. Prioritaskan juga untuk pembangunan pabrik es," ujar Menko PMK.

Di samping itu, saat ini di Pelabuhan Brondong masih banyak nelayan menggunakan cantrang. Hal ini menjadi persoalan karena kurang ramah lingkungan dan dari sisi kualitas ikan sulit terjaga.

Menurut Menko PMK, perlu penanganan khusus untuk nelayan cantrang dan Menteri KKP segera merancang khusus penertibannya.

Kemudian, penyerahan lima kapal agar Menteri KKP berkoordinasi dengan Bupati Lamongan dan penyampaian dapat dilaksanakan pada acara petik laut.

Adapun untuk sedimentasi, akan dilakukan pengerukan di Kali Asinan Brondong. Telah dibangun Break water di Kecamatan Brondong oleh Kemen PUPR pada tahun 2021-2022 yang dimaksudkan agar gelombang menuju pelabuhan dapat direduksi 70 persen.

Dengan demikian dapat membantu nelayan melakukan bongkar muat. Selain itu, sedimentasi dapat dicegah pada pelabuhan.

Kementerian PUPR telah mengarahkan Balai Besar Wilayah Sungai setempat untuk melakukan normalisasi di Kali Asinan sepanjang 6.355 m dan saat ini proses pengerukan tengah berlangsung.

"Saya minta Pelindo untuk tetap turut serta dalam upaya revitasilasi, saya mohon Bapak Menteri Perhubungan untuk mengkoordinir peran para stakeholder sehingga pengerukan dapat diselesaikan," ujarnya.

Baca juga: Nelayan tradisional perlu diversifikasi usaha kelautan dan perikanan

Baca juga: Menhub konsolidasikan perbaikan pelabuhan perikanan di Lamongan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024