Pemprov DKI fokus jaga dan tingkatkan kualitas jalur sepeda

 

"Jadi terkait dengan rencana gugatan komunitas pesepeda Bike to Work (B2W), Pemprov DKI tentu terus berupaya meningkatkan kualitas layanan jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Syafrin menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan pengurangan spesifikasi pada jalur sepeda. Target pembangunan jalur sepeda di Jakarta sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, yakni sepanjang 535,68 kilometer.

Target pembangunan jalur sepeda pada 2024 sepanjang 298 kilometer. Sedangkan yang sudah terbangun pada 2023 sepanjang 314 kilometer sehingga pembangunan jalur sepeda sudah terlampaui.

Lalu, terkait pencopotan pembatas jalur sepeda dari plastik (stick cone) pada jalur sepeda, Syafrin mengatakan hal itu sebagai untuk keamanan pengguna jalur sepeda karena fasilitas itu banyak yang sudah rusak. Mengingat tidak adanya biaya penggantian untuk "stick cone" maka Dishub DKI menggantinya dengan "mata kucing".

Baca juga: Komunitas pesepeda B2W gugat Pemprov DKI ke PTUN soal jalur sepeda

Syafrin menjelaskan "stick cone" pada jalur sepeda yang sebelumnya dicabut di 13 ruas jalan Ibu Kota telah diganti dengan "mata kucing". Hal itu dilakukan karena kondisinya yang sudah rusak akibat ditabrak kendaraan.

"Jadi lebih kepada masyarakat akan selamat dan kemudian tidak ada yang terganggu oleh kerusakan 'stick cone' pada saat pengguna sepeda berada di jalur tersebut," kata Syafrin.

Kemudian, Syafrin juga berbicara soal rencana gugatan karena malapraktik pada Mei 2023. Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diduga memerintahkan pengaspalan ulang di 18 ruas jalan Ibu Kota dengan dalih menyambut KTT ASEAN tetapi dengan menutup jalur sepeda yang sudah ada dan tidak dikembalikan lagi seperti semula.

"Jangan khawatir dari kuantitas jumlah maupun kualitasnya. Jadi jumlah 313 yang sekarang sudah terbangun sampai ​​​​​​2023 itu tetap akan dikembalikan ke posisi semula, tetapi fokus kami bagaimana peningkatan menjaga kualitas jalur sepeda itu sendiri," kata Syafrin.

Pemprov DKI terus berdiskusi dengan B2W demi terciptanya dukungan komitmen DKI dalam mengoptimalkan jalur sepeda dan ajakan masyarakat untuk bersepeda.

"Peran seluruh pihak pemangku kepentingan terkait juga menjadi faktor penting dalam menggaungkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalur sepeda," katanya.

Baca juga: Pengamat nilai Pemprov DKI paling konsisten bangun jalur sepeda

Sebelumnya, komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) menggugat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke PTUN karena dinilai melakukan malapraktik terkait tata kelola dalam menjamin keamanan di jalur sepeda.

Gugatan kali ini tentang malapraktik (pelanggaran) tata kelola Kota Jakarta dalam usaha menjamin keamanan pesepeda karena sudah mengukur dalam waktu satu tahun.

"Sudah kami kuasakan ke kantor hukum AMAR Law Firm dan sedang memasuki proses upaya administratif," kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima di Jakarta, Senin (15/1).

Menurut Fahmi, dalam kurun satu tahun masa jabatan di Jakarta, Heru telah melakukan malapraktik sejak November 2022.