Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) setempat bergotong royong tangani kemiskinan dengan cara menjadi "orang tua asuh" keluarga miskin melalui gerakan "ASN Berbagi".

"Ini adalah bagian dari upaya menggugah kepedulian ASN terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. Kami ajak mereka turun untuk berempati kepada warga miskin dan membantu penanganannya," kata Bupati Ipuk saat menyerahkan bantuan "ASN Berbagi" di sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jatim, Rabu.

Dalam gerakan ini, lanjut dia, setiap ASN ditentukan akan mengasuh sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data by name by address.

Menurut Ipuk, dalam gerakan ini setiap pekan ASN membawa bahan makanan lauk pauk untuk diserahkan kepada warga miskin yang diasuhnya.

"Misalnya, minggu pertama membawa telur, minggu kedua membawa daging ayam, dan seterusnya," ujar Ipuk.

Baca juga: Banyuwangi peroleh DIFK penghapusan kemiskinan ekstrem Rp6,71 miliar
Baca juga: Gubernur apresiasi kepala desa di Jatim bantu atasi kemiskinan ekstrem

Ia mengatakan, gerakan ASN Berbagi ini merupakan lanjutan dari gerakan Hari Belanja yang rutin dilakukan tiap bulan oleh ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta di Banyuwangi yang bergulir sejak tahun 2021.

Menurut Ipuk, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN.

"Jumlah ASN di Banyuwangi sangat besar, dengan melibatkan mereka, kami optimistis Banyuwangi bisa menurunkan kemiskinan di tahun 2024. Tentunya keterlibatan pihak lainnya juga sangat kami harapkan," tuturnya.

Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri saat ini tercatat 7,34 persen yang merupakan angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi.

Dalam program ASN Berbagi, para ASN juga diwajibkan untuk memonitor kondisi keluarga yang diasuh. Misalnya bagaimana kondisi mereka apakah sebatang kara, bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada anak usia sekolah yang putus sekolah, apakah sudah menerima bantuan rutin dari pemerintah, bagaimana kondisi rumahnya, dan sebagainya. 

"Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi para ASN wajib melaporkan hasil kunjungannya melalui aplikasi Smart Kampung. Semua data warga yang diasuhnya ada di Smart Kampung," kata Ipuk.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
Baca juga: BKKBN mutakhirkan data keluarga, tangani stunting & kemiskinan
Baca juga: Menko PMK temui Heru bahas penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024