BLT tidak mencegah inflasi namun hanya membantu agar masyarakat miskin tidak semakin tergerus daya belinya akibat inflasiJakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan pertama di tahun 2024 dapat membantu daya beli masyarakat kelas bawah yang terdampak inflasi.
“BLT tidak mencegah inflasi namun hanya membantu agar masyarakat miskin tidak semakin tergerus daya belinya akibat inflasi,” kata Eliza dihubungi di Jakarta, Jumat.
Meskipun demikian, Eliza menegaskan bahwa BLT bukanlah solusi untuk mencegah inflasi, melainkan sebagai bantalan sosial agar masyarakat miskin tidak semakin kehilangan daya belinya di tengah adanya kenaikan harga pangan.
Menurut Eliza, perluasan dampak inflasi pada masyarakat miskin terutama karena lebih dari 60 persen pengeluaran penduduk miskin digunakan untuk membeli bahan makanan.
Dia mencatat bahwa kontributor terbesar inflasi berasal dari volatilitas harga pangan atau bahan pokok makanan sehingga masyarakat kelas bawah perlu mendapatkan bantalan sosial utamanya dalam membantu daya beli.
“Jika ingin mengendalikan inflasi pemerintah harus menjaga ketersediaan suplai yang memadai dan memastikan kelancaran distribusi,” ujar Eliza.
Meski begitu, dia menyarankan agar adanya terobosan atau kebijakan baru yang menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemiskinan struktural sehingga masyarakat kelas bawah tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.
“Tentu masyarakat miskin terbantu dengan adanya bantuan (sosial), tapi mau sampai kapan bantuannya? Apakah selamanya menjadi tanggungan pemerintah? Ini yang perlu diurai, kemiskinan struktural,” jelas Eliza.
Eliza juga menekankan pentingnya penggunaan BLT secara bijak dan tepat sasaran karena selain dapat membantu daya beli masyarakat bawah, juga dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah stunting.
Namun Eliza menjelaskan bahwa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi stunting bukan sepenuhnya dengan BLT, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah dengan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
“Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Ya dengan cara menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitasnya,” ucap Eliza.
Menurutnya, peran APBN dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin sangat penting untuk diperhatikan. Ia menyayangkan alokasi anggaran yang cenderung lebih besar untuk bantuan sosial dibandingkan upaya mendorong ekonomi produktif.
Eliza juga menyerukan perlunya keterlibatan usaha masyarakat miskin dalam program-program pemerintah di daerah, bukan bagi vendor yang usahanya sudah mapan.
“Kucurkan anggaran lebih besar untuk mendorong ekonomi dengan usaha produktif, bukan mengguyur dengan bansos saja,” kata Eliza.
Sebelumnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memitigasi risiko pangan.
Bantuan langsung tunai tersebut akan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2024 dan untuk bulan selanjutnya, akan dilakukan evaluasi.
BLT tersebut menggantikan program BLT El Nino kepada masyarakat untuk dua bulan, yaitu November dan Desember 2023. Penyaluran BLT El Nino menyasar sebanyak 18,8 juta KPM secara nasional.
Baca juga: Airlangga: Program bantuan pangan untuk lindungi daya beli masyarakat
Baca juga: Apindo sebut bansos penting untuk tingkatkan daya beli masyarakat
Baca juga: Pemerintah berikan BLT Rp200 ribu/bulan kepada 18,8 juta keluarga
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
