"Kartu Prakerja ini akan kami teruskan dengan sebagian model yang kami pikirkan untuk perbaikan program ini yaitu disalurkan dalam bentuk magang," ujar Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky saat ditemui usai konferensi pers Program Perlindungan Sosial Paslon AMIN di Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, ia menyebutkan AMIN akan menambahkan alokasi anggaran untuk program tersebut. Namun sebelumnya program Kartu Prakerja bakal ditinjau terlebih dahulu guna meningkatkan efektivitas-nya.
Baca juga: AMIN pakai pendekatan inovatif agar bansos efektif dan tepat sasaran
Baca juga: Guz Jazil: Kentongan gratis dibagikan saat kampanye akbar AMIN di JIS
Selain itu melalui kemungkinan tambahan program magang, program Kartu Prakerja yang diusung AMIN nantinya juga akan melibatkan lebih banyak unsur, seperti perusahaan hingga koperasi, sehingga evaluasi semakin diperlukan.
Apabila dari hasil evaluasi terdapat beberapa jenis program yang bias, tidak menambah kemampuan kerja peserta, peserta tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari program, maupun terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan keuntungan terlalu banyak, Awalil mengatakan program Kartu Prakerja akan diperbaiki.
Bahkan, kata dia, terdapat pula kemungkinan penggantian nama Kartu Prakerja jika AMIN menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
"Mau diganti atau tidak nama programnya, yang jelas adanya program yang bisa membantu masyarakat mencari kerja harus dilanjutkan karena itu hak mereka," katanya.
Pasangan calon AMIN berkomitmen untuk menciptakan 15 juta lapangan kerja, termasuk pekerjaan ramah lingkungan (green jobs), serta Program Prakerja Plus dengan kenaikan bantuan tunai dari Rp600 ribu menjadi Rp3 juta per tahun untuk para pencari kerja.
Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian sebelumnya melaporkan bahwa sejak awal peluncuran-nya pada April 2020 hingga Desember 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan bagi 17,5 juta orang penerima dari 514 kabupaten/kota.
Selama tiga tahun lebih tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif, di antaranya 51 persen perempuan, 48 persen berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2 persen dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3 persen dari penyandang disabilitas.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
