Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyoroti peran pemerintah daerah dalam menyiapkan angkatan kerja yang memiliki keterampilan dengan pendidikan vokasi jelang era bonus demografi Indonesia pada 2030-2045.

Dalam diskusi daring diikuti dari Jakarta, Senin, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono menjelaskan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Vokasi dan Pelatihan Vokasi merupakan salah satu langkah pemerintah mewujudkan penduduk usia produktif yang terampil. 

"Yang sangat penting lagi keterlibatan pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah juga ada dalam satu regulasi Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Kemudian diturunkan lagi ada Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi," ujar Nunung.

Revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi selain melibatkan dunia usaha, akan menyerap para tenaga kerja dari pendidikan vokasi, juga dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah mengingat pelatihan vokasi harus sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja lokal.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Darwoto mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan swasta diperlukan untuk menyukseskan implementasi link and match atau keterhubungan dan kecocokan antara pendidikan dan kebutuhan industri di tingkat daerah.

"Ini harus ada kolaborasi, tadi saya bilang pemerintah menyiapkan regulasinya, pengusaha biar gerilya saja. Bentuk gerilya yang dilakukan APINDO kita sampai membuat atau mendirikan SMK di kawasan industri," jelasnya.

Konsep itu, menurutnya, perlu ditularkan ke wilayah lain dengan asistensi dari pemerintah untuk memastikan lulusan dari sekolah vokasi memiliki kualitas yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk SMA dan sederajat berada di persentase 8,41 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan tamatan diploma 5,59 persen dan SMP sebesar 3,85 persen.

Baca juga: Pemerintah siapkan pendidikan vokasi hadapi bonus demografi

Baca juga: Kemendikbudristek siapkan lima program bantuan untuk SMK

Baca juga: Presiden minta Forum Rektor siapkan SDM unggul agar RI tak tertinggal


Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024