Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, mekanisme troika yang dijalankan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun lalu, Laos sebagai ketua ASEAN tahun ini, dan Malaysia sebagai ketua ASEAN tahun depan, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penanganan isu Myanmar.
“Ketika KTT di Jakarta disepakati mekanisme baru di ASEAN dalam bentuk troika untuk membahas bagaimana implementasi Konsensus Lima Poin ini untuk isu Myanmar,” kata Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan di Jakarta, Selasa.
Melalui mekanisme tersebut, ujarnya, Indonesia telah memberikan kepada Laos semua catatan mengenai engagements yang telah dilakukan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, dengan harapan agar upaya pendekatan tersebut bisa dilanjutkan oleh Laos selaku ketua ASEAN tahun ini.
Selama keketuaan Indonesia di ASEAN, lebih dari 265 engagements telah dilakukan dengan hampir seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
Retno menegaskan bahwa diplomasi Indonesia dioptimalkan untuk mendorong kemajuan implementasi 5PC.
“Semua contact persons sudah kita berikan kepada Laos, dan mereka menyatakan secara eksplisit bahwa apa yang akan dilakukan Laos adalah kesinambungan dari upaya yang sebelumnya dibangun di bawah keketuaan Indonesia dan Kamboja. Sehingga ini harus terus dibangun dan diperkuat,” tutur Retno.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa mekanisme troika tidak bersifat tertutup atas keterlibatan negara ASEAN lainnya, selama masih merujuk pada 5PC.
“Saat kita membahas bantuan kemanusiaan, misalnya, saya banyak bicara dengan Thailand karena Thailand juga memberikan bantuan kemanusiaan melalui cross border (ke Myanmar) tetapi dengan tetap melibatkan AHA Centre, sesuai rujukan 5PC,” kata Retno.
Sementara itu, Menlu Malaysia Mohamad Hasan menegaskan pentingnya ASEAN bekerja sama untuk memastikan agar krisis di Myanmar tidak meluas ke negara atau kawasan lain.
“Sahabat negara-negara ASEAN bersama-sama memikirkan cara mana paling baik untuk Myanmar bisa kembali ke pemerintahan sipil sebelumnya, jadi kami sedang pastikan mekanisme troika ini bisa dijalankan sebaik mungkin,” katanya.
Krisis Myanmar diawali oleh kudeta yang dilancarkan militer terhadap pemerintah terpilih negara itu pada 1 Februari 2021.
Pemerintah militer Myanmar kemudian menindak keras massa yang memprotes kudeta hingga menyebabkan lebih dari 4.000 warga sipil terbunuh dan sekitar dua juta orang harus mengungsi.
Sejak Oktober 2023 lalu, pertarungan militer Myanmar melawan kelompok etnis yang menentang rezim militer dan pasukan pro-demokrasi semakin sengit.
Sementara itu, militer Myanmar pada 31 Januari 2024 memperpanjang status darurat selama enam bulan, sebuah langkah yang dinilai tepat menjelang peringatan tiga tahun kudeta yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Langkah itu menangguhkan pemilu yang dijanjikan, menyusul kudeta Februari 2021. Militer sudah beberapa kali memperpanjang status darurat sejak mengambil alih kekuasaan.
Baca juga: Malaysia dukung upaya Indonesia dan Laos selesaikan krisis Myanmar
Baca juga: Isu Myanmar jadi perhatian diplomasi Indonesia
Baca juga: Menlu: Indonesia terus berperan tangani isu Myanmar lewat troika
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
