"Akhir bulan ini mudah-mudahan kalau tidak ada apa-apa bisa diluncurkan," kata Erick di Jakarta, Senin.
Erick mengatakan, sistem seperti GovTech telah diterapkan di beberapa negara Asia, seperti China dan India. Ia menilai sistem pemerintahan berbasis teknologi ini mampu menekan angka kemiskinan hingga di bawah 1 persen.
"Kita sudah studi banding dengan negara-negara yang sudah berhasil, seperti China tercatat bisa menekan kemiskinan sampai di bawah 1 persen, lalu percepatan pembangunan di India dari yang ditargetkan 40 tahun, bisa tercapai dalam 10 tahun," ujar Erick.
INA Digital adalah bentuk dukungan terhadap amanat Perpres Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dalam rangka pengembangan teknologi berkualitas untuk akselerasi transformasi layanan prioritas di sembilan sektor yang telah ditetapkan.
Sembilan layanan prioritas tersebut adalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia (SDI), transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara hingga SIM online.
INA Digital terus dipersiapkan secara matang. Kementerian dan lembaga pemilik sembilan layanan prioritas SPBE juga diminta untuk melakukan percepatan penyelesaian penugasan layanan prioritas bersama dengan Peruri. Percepatan ini untuk menyepakati solusi tepat guna serta menyusun penugasan kepada Peruri.
INA Digital akan berperan dalam upaya mendukung Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah guna membangun dan mengintegrasikan teknologi berkualitas demi menciptakan solusi layanan publik yang tepat guna dalam mengakselerasi transformasi digital yang berkelanjutan.
Baca juga: Menkominfo nilai INA Digital bawa Indonesia ke era digital lebih maju
Baca juga: GDS Resmikan Pendirian Usaha Patungan dengan INA, Dorong Pengembangan Infrastruktur Digital di Indonesia
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
