Untuk memajukan pertanian, memang diperlukan campur tangan pemerintah, di antaranya yang berkaitan dengan regulasi.Gianyar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika berharap regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah di Provinsi Bali menyesuaikan dengan kebutuhan petani, sehingga dapat memberikan kesejahteraan.
"Untuk memajukan pertanian, memang diperlukan campur tangan pemerintah, di antaranya yang berkaitan dengan regulasi," kata Pastika saat mengadakan reses di Sekretariat Pos Banjar, di Desa Celuk, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin.
Pastika dalam kegiatan resesnya diterima oleh konseptor sekaligus pendiri Pos Banjar dr I Gusti Ngurah Rai Sutanegara didampingi jajaran.
Pos Banjar dirintis dr Rai beberapa tahun silam dan telah melahirkan aplikasi yang bisa dimanfaatkan warga untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran atau pembelian, seperti pulsa, air, listrik, hingga sarana produksi pertanian. Hasil transaksi tersebut menjadi keuntungan banjar (dusun adat).
Selain itu, Pos Banjar juga memfasilitasi kelompok petani untuk memperoleh bibit dan pupuk serta memberikan edukasi. Selanjutnya juga membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menghasilkan produk yang berkualitas hingga membantu proses ekspor.
Pastika menyampaikan pariwisata Bali merupakan pariwisata budaya dan budaya Bali sangat terkait dengan budaya pertanian. Semestinya jangan berhenti sampai di situ, namun harus dapat memberikan kesejahteraan pada petani dan hal ini penting agar disikapi pemimpin Bali.
Terkait regulasi, Pastika minta pihak Pos Banjar agar merinci seperti apa yang diperlukan dan hambatannya sehingga bisa tepat solusinya.
"Jangan membuat perda dan pergub yang banyak tetapi tidak berguna bagi petani. Istilahnya, jangan sampai ada terapi tetapi diagnosanya tidak jelas," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu pula.
Pastika dalam kesempatan itu juga mengapresiasi peran aktif Pos Banjar memfasilitasi petani dan pelaku UMKM untuk "go public" serta memanfaatkan digitalisasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
"Bahkan sekarang sudah ada aspek bantuan hukum di sini. Ini ekosistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan di banjar yang perlu disebarluaskan dan didukung," ujar senator yang tak maju lagi dalam pemilihan DPD di Pemilu 2024 ini.
Terkait regulasi, mantan Kapolda Bali itu juga meminta pihak Pos Banjar agar membantu merinci seperti apa yang diperlukan dan hambatan petani sehingga bisa tepat solusi yang dilakukan pemerintah.
Pendiri Pos Banjar dr IGN Rai Sutanegara mengatakan untuk membantu pertanian, pihaknya melakukan kerja sama dengan kelompok-kelompok petani di perdesaan dalam mengatasi masalah bibit, pupuk, dan saprodi lainnya.
"Salah satu masalah petani yakni bagaimana petani mendapatkan bahan produksinya yang maksimal. Selanjutnya PPL, subak, paham tidak soal jenis bibit, kondisi bibit. Kemudian apa sudah ada kontrak kerja dengan penggilingan di sekitarnya untuk membuat standar harga gabah kering panen," ujarnya pula.
Pihaknya sangat berharap agar Bali bisa mengembangkan pertanian organik. Namun ketika petani mampu membuat pupuk organik, tetapi dihadapkan kesulitan untuk mengedarkan di kelompok petani sendiri.
"Kehadiran Pos Banjar dapat membantu mengurai masalah-masalah di lapangan untuk menjadi satu kesatuan standar, operasional, prosedur (SOP). Hadirnya pemerintah sangat kami harapkan, mari turun sama-sama," katanya lagi.
Terkait pendampingan kepada pelaku UMKM, dr Rai mengatakan Pos Banjar mengedukasi terkait pemilihan bahan baku, memperlakukan bahan baku supaya tidak rusak dan mudah dicari jamur.
"Kami juga bekerja sama dengan Bea Cukai dan Karantina, termasuk memberikan penjelasan mengenai syarat dokumen yang diperlukan untuk pengiriman. Kami pun memberikan bantuan layanan legalitas," kata dia lagi.
Baca juga: LPEI: Pendampingan petani kopi Subang tingkatkan pendapatan 60 persen
Baca juga: Gubernur Lampung minta pendampingan bagi petani lada ditingkatkan
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
