menyeimbangkan aspek ekonomi lingkungan hidup dan sosial serta bersifat inklusifJakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan buku Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0.
Penerbitan taksonomi tersebut sebagai respons dari dinamika dan perkembangan keuangan berkelanjutan nasional dan internasional serta menjawab berbagai tantangan penanganan dan pembiayaan perubahan iklim, implementasi transisi menuju net zero emission (NZE) serta upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Taksonomi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan kredibilitas menyeimbangkan aspek ekonomi lingkungan hidup dan sosial serta bersifat inklusif dengan mencakup penggunaan skala besar dan UMKM," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa.
TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target NZE Indonesia tahun 2060 atau lebih awal.
Mahendra menuturkan dari sisi keuangan berkelanjutan, OJK memberikan insentif bagi surat utang yang berlandaskan keberlanjutan serta mendukung peningkatan peran sektor keuangan terhadap transisi energi dan mendorong ekosistem keuangan berkelanjutan melalui implementasi TKBI.
Pada tahap ini, taksonomi itu berfokus pada pengembangan sektor energi khususnya transisi energi menuju net zero emission dan sumber daya critical atau critical mineral sebagai pendukungnya.
Sebagai wujud komitmen OJK mendukung perbankan menuju NZE, dalam waktu dekat OJK juga akan menerbitkan panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS) bagi perbankan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, ketahanan model bisnis serta strategi bank dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Namun demikian, untuk mengoptimalisasi pemanfaatan ekosistem-ekosistem keuangan yang berkelanjutan yang telah dibangun itu, dukungan berupa kebijakan yang sejalan dari kementerian dan lembaga lainnya dapat direalisasikan pada tahun ini juga, termasuk mengatasi kendala permintaan, penawaran dan likuiditas di bursa karbon yang telah beroperasi sejak diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada September 2023.
Kerangka, elemen, dan kriteria TKBI mengacu pada ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance dan kebijakan nasional sebagai referensi utamanya, dengan mengadopsi empat tujuan lingkungan (Environmental Objective), yaitu EO1-Climate Change Mitigation, EO2-Climate Change Adaptation, EO3-Protection of Healthy Ecosystems and Biodiversity dan EO4-Resource Resilience and the Transition to a Circular Economy; dan tiga kriteria esensial (EC), yaitu EC1-Do No Significant Harm, EC2-Remedial Measure to Transition, dan EC3-Social Aspect.
Terdapat dua pendekatan dalam penilaian aktivitas yaitu Technical Screening Criteria (TSC) untuk segmen korporasi/non-UMKM dan Sector Agnostic Decision Tree (SDT) untuk segmen UMKM. Hasil akhir dari proses penilaian TKBI yaitu aktivitas diklasifikasikan menjadi "hijau" atau "transisi". Apabila tidak memenuhi kedua klasifikasi tersebut maka aktivitas dinilai "tidak memenuhi klasifikasi".
Ruang lingkup TKBI mencakup NDC related sector serta perubahannya. Berdasarkan Enhanced NDC Indonesia tahun 2022, terdapat lima fokus sektor yaitu Energy, Waste, Industry Processes and Product Use (IPPU), Agriculture dan Forestry and Other Land Use (FOLU).
Agar selaras dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan, penyusunan TKBI dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2024 dengan fokus sektor pertama yaitu sektor energi, kemudian dilanjutkan dengan NDC related sector lainnya pada tahun-tahun berikutnya.
Ke depan sejalan dengan sifat living document, TKBI akan ditinjau secara berkala dalam rangka menjaga kekinian yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan keuangan berkelanjutan di tingkat nasional dan global.
Baca juga: Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Di IKN
Baca juga: Bank Mandiri: Sektor keuangan pengaruhi praktik bisnis pelaku usaha
Baca juga: Ketua OJK: Revisi taksonomi berkelanjutan akan selesai di 2023
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
