Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan Antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat, Abdul Roup mengatakan bahwa pengawasan tersebut adalah membandingkan jumlah surat C hasil rekapitulasi dan C plano pemilu.
"Rekapitulasi itu tetap kita lakukan pengawasan secara melekat dengan membandingkan hasil C-hasil rekapitulasi dan C-plano," kata Roup saat dihubungi di Jakarta pada Rabu.
Hal itu, kata dia, dilakukan untuk memastikan kesesuaian angka-angka dan jumlah perolehan suara caleg-caleg baik DPD, DPRD dan DPR RI.
Baca juga: KPU Jakbar gelar pleno rekap suara di kecamatan malam ini
Pada saat rekapitulasi suara di kecamatan, kata Roup, PPK membuka beberapa kelas untuk membaca hasil rekapitulasi suara yang telah dikirimkan dari kelurahan.
"PPK di kecamatan itu kan membuka, misalnya, empat atau lima kelas untuk membaca hasil rekapitulasi dari masing-masing kelurahan," katanya.
Saat itulah pengawas dari Bawaslu, baik dari kecamatan atau kelurahan, bersama saksi partai politik (parpol) dan pemantau melihat "progres" yang dibacakan oleh PKK.
Adapun rekapitulasi suara oleh PPK wilayah setempat, kata Roup, kemungkinan dilakukan hingga 25 Februari 2024 karena jumlah suara dan jumlah kelurahan di wilayah Jakarta Barat (Jakbar).
"Masih sedikit ya (rekapitulasi suara PPK), karena kan bisa sampai tanggal 25 Februari," kata Roup.
Baca juga: Di lokasi penertiban APK di Jakbar selalu dipasang yang baru
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakbar mengadakan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan mulai Kamis (15/2) malam. Ketua KPU Jakbar, Endang Istianti mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan serentak di seluruh DKI Jakarta.
"Perhitungan KPU berdasarkan (formulir) C hasil plano. Jadi Rekapitulasi berjenjang setelah TPS adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan," katanya.
Endang mengatakan bahwa kotak suara telah dikirim menuju gudang penyimpanan kecamatan. "Kotak suara semua dikirim balik ke kecamatan," kata Endang.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
