Surplus anggaran Rp31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB)Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus Rp31,3 triliun pada Januari 2024.
“Surplus anggaran Rp31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB),” kata Suahasil saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.
Nilai surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang lebih besar dari belanja negara.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen terhadap APBN, di mana pagu yang ditentukan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang realisasinya tercatat sebesar Rp172,2 triliun, setara 7,5 persen dari target sebesar Rp2.309,9 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp149,2 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp22,9 persen. Realisasi penerimaan pajak setara dengan 7,5 persen terhadap APBN yang sebesar Rp1.988,9 triliun. Sementara realisasi kepabeanan dan cukai setara 8,1 persen terhadap APBN sebesar Rp321 triliun.
Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp43,3 triliun atau setara 8,8 persen terhadap APBN Rp492 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, setara 5,5 persen dari APBN sebesar Rp3.325,1 triliun.
Realisasi itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp96,4 persen atau 3,9 persen dari APBN Rp2.467,5 triliun. Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) terdata sebesar Rp44,8 triliun, sementara belanja non-K/L Rp51,6 triliun.
Lalu, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp87,8 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN senilai Rp857,6 triliun.
Adapun keseimbangan primer APBN per Januari 2024 tercatat surplus Rp61,4 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Baca juga: Ekonom imbau pemerintah jaga kebijakan fiskal agar konsumsi tetap kuat
Baca juga: Menkeu: APBN harus dikelola secara akuntabel
Baca juga: Menkeu: Harus ada sinkronisasi anggaran dengan pemerintah selanjutnya
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
