“Realisasi anggaran Pemilu yang baru saja kita selesaikan untuk pemilihan Pileg dan Pilpres sampai dengan 12 Februari, telah terealisasi sebesar Rp16,5 triliun atau 43,2 persen dari total pagu anggaran Rp38,3 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.
Menkeu merinci, dari total anggaran tersebut, yang disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebesar Rp16,2 triliun.
KPU dan Bawaslu menggunakannya untuk berbagai hal yang mencakup pembentukan Badan Adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Adhoc, pemungutan dan perhitungan suara.
Kemudian anggaran itu juga difungsikan untuk pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik, termasuk pengawasan penetapan hasil Pemilu dan kegiatan lainnya selama Pemilu 2024.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa dari total realisasi anggaran Rp16,5 triliun, sebesar Rp0,3 triliun disalurkan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain untuk pengamanan Pemilu dan pemeliharaan ketertiban masyarakat, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.
Kemudian diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait Pemilu, penanganan perkara konstitusi, pembentukan pos Pemilu, dan perumusan kebijakan kerawanan keamanan nasional terkait pemilu.
Anggaran yang disalurkan melalui K/L juga digunakan untuk pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik serta pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara.
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu memaparkan bahwa alokasi anggaran Pemilu selama periode 2022 sampai dengan 2024 telah tercatat sebesar Rp71,3 triliun.
“Kalau kita lihat sejak 2022 sampai 2024, total alokasi anggaran Pemilu mencapai Rp71,3 triliun. Tentu yang tahun 2024 ini baru Rp16,5 triliun yang terbelanjakan dari Rp38,3 triliun,” pungkasnya.
Baca juga: KSP: Optimalisasi JKN untuk petugas pemilu daerah terkendala anggaran
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
