Anggaran membengkak
Negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron itu tak segan membuka kembali riwayat terpilihnya Paris sebagai tuan rumah Olimpiade 2024, yang diputuskan IOC pada 2017.
Melalui sistem penegakan hukumnya, Prancis terus menyelidiki dugaan penggelapan dana publik dan favoritisme, serta kontrak-kontrak yang dianggap tak jelas yang dibuat penyelenggara Olimpiade Paris.
Mereka sendiri menindaklanjuti audit yang dilakukan oleh badan antikorupsi Prancis terhadap Solideo, yang merupakan badan khusus yang menangani pembangunan infrastruktur Olimpiade.
Kantor pusat Solideo sudah digeledah beberapa waktu lalu, bersama kantor pusat sejumlah perusahaan dan konsultan yang terkait Solideo.
Solideo bertugas mengawasi pembangunan dan renovasi sekitar 60 proyek Olimpiade bernilai miliaran dolar AS, termasuk perkampungan atlet di Saint-Denis yang setelah Olimpiade Paris selesai akan diperuntukkan bagi rumah tinggal masyarakat.
Lebih dari 70 persen venue Olimpiade Paris merupakan fasilitas lama, sedangkan 25 persen lainnya merupakan fasilitas sementara.
Namun, semua fasilitas itu telah menghisap 8 miliar euro (Rp135,2 triliun) dana publik, yang jumlahnya membengkak akibat inflasi yang tinggi.
Ini membuat otoritas hukum Prancis ekstra hati-hati terhadap kemungkinan penyalahgunaan dana dan manipulasi.
Sebenarnya bukan hanya karena faktor itu Prancis ketat menjaga kebersihan tata kelola Olimpiade Paris 2024.
Dalam tahun Prancis terpilih sebagai tua rumah Olimpiade Paris 2024 pada 2017, dalam tahun yang sama negara itu mengadopsi undang-undang antikorupsi yang lebih inovatif dari yang sudah-sudah. Namanya, Sapin II.
Lewat Sapin II, Prancis mewajibkan perusahaan-perusahaan mengadopsi program kepatuhan antikorupsi untuk mencegah suap, favoritisme, dan penggelapan.
Langkah Prancis itu berbeda dari kebanyakan negara di dunia ini yang tak mewajibkan perusahaan-perusahaan dan sektor swasta mematuhi pedoman antikorupsi.
Dan Prancis tak berwacana dengan hal itu. Mereka menerapkan undang-undang itu dalam semua sektor kehidupan, termasuk Olimpiade.
Dalam kaitan ini, Prancis memasukkan panitia penyelenggara Olimpiade dalam yurisdiksi Badan Anti-Korupsi Perancis (AFA), untuk memastikan pihak perusahaan mematuhi program antikorupsi di negara itu.
AFA sendiri sudah menemukan gejala-gejala korupsi, sehingga meminta jaksa ekstra awas dan siap setiap waktu untuk menyelidiki setiap laku dan tata kelola yang tidak benar.
Untuk semua langkah ini mungkin Olimpiade Paris 2024 bakal menjadi Olimpiade yang bebas korupsi atau tak tercoreng praktik korupsi.
Baca juga: Setahun jelang Olimpiade Paris 2024, IOC sebut persiapan berjalan baik
Copyright © ANTARA 2024
